PBB (ANTARA News) - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyeru semua negara meningkatkan upaya mengatasi perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar di tengah kegemparan mengenai pelanggaran hukum dalam pembunuhan "Cecil", salah satu singa paling tua dan terkenal di Zimbabwe.

Pada Kamis (30/7), 193 anggota Majelis Umum mengesahkan resolusi pertama mengenai masalah itu setelah kampanye dua tahun Jerman dan Gabon.

Resolusi PBB mendesak negara-negara anggotanya untuk "mengambil langkah tegas di tingkat nasional untuk mencegah, memerangi dan memberantas perdagangan satwa liar ilegal, dari sisi pasokan maupun permintaan, termasuk dengan memperkuat legislasi yang diperlukan untuk pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan."

Resolusi Majelis Umum, yang tidak mengikat tapi bisa berdampak politik, juga meminta Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon melaporkan ke Majelis Umum status global perdagangan ilegal satwa liar dan mempertimbangkan pengangkatan utusan khusus" untuk meningkatkan kesadaran dan merangsang aksi internasional."

Satu pengadilan di Zimbabwe pada Rabu menghukum seorang pemburu profesional karena gagal mencegah seorang warga Amerika secara tidak sah membunuh Singa "Cecil" dalam kasus yang memicu perubahan dalam perburuan.

"Seperti kebanyakan orang di dunia, kita marah pada apa yang terjadi pada singa malang itu," kata Duta Besar Jerman untuk PBB Harald Braun kepada para reporter setelah pengesahan resolusi itu.

"Aktivitas perburuan sebagian legal, sebagian ilegal, dan resolusi inilah yang memerangi semua aspek ilegalnya."

Braun mengatakan binatang yang paling terancam perburuan satwa liar adalah gajah dan badak dan bahwa uang dari perdagangannya merupakan salah satu sumber dana kunci untuk membiayai terorisme.

Dia mengatakan bahwa setiap hari sekitar 100 gajah dibunuh pemburu di Afrika.

"Ada pasar gelap untuk tanduk badak, dan satu pon (sekitar setengah kilogram) tanduk badak sekarang bisa menghasilkan lebih dari satu pon emas di pasar ini," katanya.

Ia menambahkan, nilai gading dari perburuan gajah hanya sebagian kecil dari nilai ekonomi yang bisa diperoleh negara dari gajah hidup lewat pariwisata.

Pelarangan perdagangan gading gajah global berlaku tahun 1989 setelah populasi gajah Afrika turun tajam dari 1,2 juta menjadi 600.000.

Tapi perdagangan ilegal terus berlanjut dengan permintaan kuat dari Tiongkok dan negara-negara Asia lain serta negara-negara seperti Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri Gabon Emmanuel Issoze-Ngondet mengatakan pada Majelis Umum bahwa perdagangan ilegal satwa liar mengancam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi banyak negara.

"Teroris dan kelompok bersenjata yang beroperasi di Afrika, terutama, menggunakan perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar untuk meningkatkan pendapatan mereka. ... Ini berkontribusi pada pengayaan senjata di Afrika," katanya seperti dilansir kantor berita Reuters.