Ambon (ANTARA News) - Komisi III DPR-RI menanyakan rencana strategis serta kesiapan Polda Maluku dalam mengamankan pilkada serentak pada empat kabupaten di provinsi itu yang akan berlangsung 9 Desember 2015.

"Pengamanan pilkada serentak sangat strategis guna mencegah jangan sampai terjadi persoalan yang muncul seperti di Kabupaten Seram Bagian Timur," kata anggota komisi III DPR, Rohani Vanath di Ambon, Kamis.

Penjelasan Rohani disampaikan dalam pertemuan rombongan komisi III dipimpin Trimedia Panjaitan dengan Kapolda Maluku Brigjen Polisi Murad Ismail.

Menurut Rohani, tahun 2005 lalu ada aksi pembuangan kotak-kotak suara ke laut dan tahun 2010 ada aksi pembakaran kantor pemerintah di Kabupaten Seram Bagian Timur ketika berlangsung proses pilkada.

"Ada juga satu oknum perwira polisi yang terlibat politik praktis karena ikut aktif dalam rapat dengan kandidat tertentu," tegasnya.

Padahal sebagai aparat Polri, harusnya bersikap netral dan independen terhadap semua kandidat yang menjadi kontestan pilkada.

Sehingga Polda Maluku diminta mengantisipasi berbagai persoalan seperti ini jangan sampai kembali terjadi saat berlangsung pilkada serentak.

Kapolda Maluku Brigjen Polisi Murad Ismail menjelaskan, dalam menangani masalah kamtibmas, polisi selalu berkoordinasi dengan TNI dan instansi terkait untuk menyamakan persepsi bukan saja pengamanan pilkada, tetapi berbagai kegiatan yang dihadiri Presiden atau Wapres dan jajaran menteri.

"Untuk pengamanan pilkada serentak, Polda Maluku selalu siap menjalankan tugasnya, yang penting masalah anggaran yang diusulkan diberikan," katanya.

Setiap anggota Polri yang akan jalan ke tempat tugasnya langsung diberikan dukungan dana dan tidak ada pemotongan apa pun di tingkat Polda.