Bantaeng (ANTARA News) - Kementerian Sosial RI melalui Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, menyalurkan dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap II Tahun 2015.

Penyaluran dana tersebut dilakukan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng H Abdul Gani yang juga selaku Ketua Unit Pelayanan Terpadu Sistem Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (UPT SPMKS) Sipakatau Bantaeng di Bantaeng, kemarin.

Penyaluran ini merupakan penyaluran tahap II untuk 2015 dari Kemensos RI untuk Kecamatan Tompobulu dengan jumlah keluarga sangat miskin (KSM) 372 orang total dana Rp. 296.175.000.

Dana sebesar itu terdiri atas dana untuk tahap II sebesar Rp 288.262.500 ditambah kekurangan tahap I Rp. 7.912.500.

Selain untuk Kecamatan Tompobulu, Kemensos juga menyerahkan dana yang sama kepada masyarakat Kecamatan Gantarangkeke yang memiliki 201 KSM. Total dana yang disalurkan mencapai Rp 161.250.000.

Dana tersebut terdiri atas dana tahap II sebesar Rp 156.900.000 ditambah kekurangan pada penyaluran tahap I sebesar Rp 4.350.000.

Penyaluran dana bantuan yang dilakukan Sekda H Abd Gani tersebut disaksikan Camat Tompobulu H Subhan, Camat Gantarangkeke Sahabuddin, Kabid BOBS M Jufri selaku Koordinator UPPKH, Kasi Bantuan Sosial M Ichsan Hamid, dan Para Pendamping PKH Kabupaten Bantaeng.

Sekda Bantaeng H Abdul Gani berharap, bantuan dana PKH dari Kemensos untuk tahap II dimanfaatkan betul untuk keperluan pendidikan anak anak, agar tidak ada lagi alasan adanya anak tidak sekolah karena tidak punya biaya.

"Inilah saatnya masyarakat Bantaeng harus jauh lebih baik, apalagi Program Kerja Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah yang sangat memperhatikan warga dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dalam pelayanan Kesehatan melalui BSB, Damkar dan fasilitasi umum lainnya," jelas Sekda.

Kadis Sosnakertrans Syahrul Bayan pada kesempatan itu mengatakan, pihaknya selalu hadir di tengah masyarakat untuk memudahkan deteksi persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dengan begitu, ketika ada permasalahan Dinsosnakertrans bisa segera mendeteksi, sekaligus memotivasi warga penerima manfaat PKH untuk fokus pada pendidikan anaknya, karena anak adalah pemilik masa depan bangsa.

"Kami bahkan tidak segan segan untuk langsung berkoordinasi dengan SKPD yang membutuhkan layanan yang dibutuhkan masyarakat dimaksud," katanya.