Jakarta (ANTARA News) - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan sidang tahunan MPR RI yang mengagendakan pidato Presiden dan pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara dapat menjadi konvensi baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

"Melalui sidang tahunan MPR RI ini diharapkan mampu menciptakan kebersamaan, keterbukaan, serta akuntabilitas lembaga tinggi negara," kata Zulkifli Hasan, usai memimpin rapat gabungan MPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Pada rapat gabungan persiapan pelaksanaan sidang tahunan MPR RI tersebut, Zulkifli Hasan didampingi Wakil Ketua MPR RI yakni, Oesman Sapta dan Mahyudin.

Hadir pada rapat gabungan MPR RI tersebut, para pimpinan fraksi di MPR RI termasuk pimpinan kelompok DPD di MPR RI.

Menurut Zulkifli, hasil rapat gabungan memutuskan sidang tahunan MPR RI akan mendengarkan pidato dari Presiden serta pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara, yang dijadwalkan diselenggarakan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Sabtu (15/7).

Namun dari hasil keputusan rapat gabungan MPR RI, kata dia, teknis pelaksanaan sidang tahunan MPR RI ini masih akan dikonsultasikan dengan Sekretariat Negara.

Zulkifli menjelaskan, dengan adanya pidato dari pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara soal kinerja lembaganya, maka masyarakat dapat menerima informasi kinerja lembaga tinggi negara serta memberikan penilaian sebagai masukan terhadap kinerja lembaga-lembaga tinggi negara tersebut.

"Banyak prestasi yang sudah dicapai lembaga-lembaga tinggi negara dan itu patut diketahui masyarakat Indonesia", kata Zulkifli.

Melalui sidang tahunan MPR RI, kata dia, diharapkan juga mampu menciptakan kebersamaan, keterbukaan, serta akuntabilitas lembaga negara.

Menurut Zukkifli, pihaknya menyerahkan isi laporan kinerja kepada lembaga-lembaga negara, tanpa batasan, sehingga kemungkinan adanya laporan kinerja yang beragam sangat besar, baik masalah politik, ekonomi, sosial budaya, maupun isu-isu yang terjadi saat ini.