Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyatakan tengah memantau implementasi "e-government" (penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik) di lingkungan instansi daerah.

"Kemenpan-RB sedang melihat dan membuka seluruh website instansi daerah, berkaitan dengan implementasi e-government," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi disela pembukaan Diklat Kepemimpinan Reformasi Birokrasi/Reform Leader Academy (RLA), Angkatan II Tahun 2015 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN), Jakarta, Senin.

Yuddy mengatakan berdasarkan pantauan itu, pihaknya akan mengambil 10 sampel instansi daerah yang dinilai memiliki implementasi "e-government" terbaik.

Selanjutnya sampel-sampel itu akan dijadikan patokan dalam mengeluarkan sebuah desain "e-government" Indonesia.

Dia menekankan seluruh kegiatan pemerintahan yang berbasis elektronik dapat menghemat dan mengefisienkan biaya penyelenggaraan pemerintahan.

Hal itu, kata Yuddy, sudah dibuktikan Singapura yang telah lebih mapan dalam implementasi "e-government".

Yuddy menjelaskan saat ini masih banyak pemerintah dan instansi di daerah yang tidak proporsional dalam mengalokasikan anggaran "e-government". Sehingga diperlukan patokan dalam implementasi pemerintahan berbasis elektronik itu.