KWI minta pemerintah segera atasi Tolikara
19 Juli 2015 14:53 WIB
Dokumentasi Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia, Mgr Ignatius Suharyo (kiri), saat bersua dengan Presiden Jokowi, di Kantor KWI, Jakarta, Sabtu (19/7). Joko Widodo melakukan kunjungan silaturahmi ke KWI dan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI). (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki)
Jakarta (ANTARA News) - Konferensi Waligereja Indonesia menginginkan pemerintah bertindak cepat dalam mengatasi peristiwa penyerangan di Tolikara, Papua, beberapa waktu lalu.
“Pemerintah harus bertindak cepat untuk kasus ini, jangan berlarut-larut,” Sekretaris Eksekutif Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau KWI, Romo Siswantoko, saat dihubungi www.antaranews.com, di Jakarta, Minggu (19/7).
Agar peristiwa ini tidak digunakan pihak lain memperkeruh keadaan, ia berharap pemerintah segera mengusut, menangkap pelaku, mengadili, dan memberi sanksi yang tegas sehingga masyarakat pun melihat pemerintah peduli terhadap masalah tersebut.
Melihat kemudahan mengaskses informasi sekarang ini, ia tidak ingin masyarakat menginterpretasi sendiri apa yang terjadi di sana.
“Dengan komunikasi yang semakin modern, pemerintah sebaiknya menggunakan itu untuk memberi tahu bahwa pemerintah menolak intoleransi dan akan bertindak tegas pada siapa pun yang mencederai hukum,” kata dia.
Komunikasi yang baik tentang peristiwa tersebut menurut dia akan mempercepat rekonsiliasi.
Ia pun menyayangkan peristiwa penyerangan yang terjadi saat salat Idul Fitri tersebut.
“Itu mencederai kerukunan antarumat,” kata dia.
Selain melanggar hukum, peristiwa penyerangan itu juga merusak hak orang lain untuk mengekspresikan agama dan keyakinannya.
Sebelumnya, Wakil Presiden, Jusuf Kalla, juga menegaskan penindakan atas kerusuhan sosial Tolikara ini harus berbasis hukum.
“Pemerintah harus bertindak cepat untuk kasus ini, jangan berlarut-larut,” Sekretaris Eksekutif Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau KWI, Romo Siswantoko, saat dihubungi www.antaranews.com, di Jakarta, Minggu (19/7).
Agar peristiwa ini tidak digunakan pihak lain memperkeruh keadaan, ia berharap pemerintah segera mengusut, menangkap pelaku, mengadili, dan memberi sanksi yang tegas sehingga masyarakat pun melihat pemerintah peduli terhadap masalah tersebut.
Melihat kemudahan mengaskses informasi sekarang ini, ia tidak ingin masyarakat menginterpretasi sendiri apa yang terjadi di sana.
“Dengan komunikasi yang semakin modern, pemerintah sebaiknya menggunakan itu untuk memberi tahu bahwa pemerintah menolak intoleransi dan akan bertindak tegas pada siapa pun yang mencederai hukum,” kata dia.
Komunikasi yang baik tentang peristiwa tersebut menurut dia akan mempercepat rekonsiliasi.
Ia pun menyayangkan peristiwa penyerangan yang terjadi saat salat Idul Fitri tersebut.
“Itu mencederai kerukunan antarumat,” kata dia.
Selain melanggar hukum, peristiwa penyerangan itu juga merusak hak orang lain untuk mengekspresikan agama dan keyakinannya.
Sebelumnya, Wakil Presiden, Jusuf Kalla, juga menegaskan penindakan atas kerusuhan sosial Tolikara ini harus berbasis hukum.
Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015
Tags: