Yogyakarta (ANTARA News) - Warga Muhammadiyah berbagai elemen di Daerah Istimewa Yogyakarta meminta Kepolisian Republik Indonesia tidak arogan daat menjalankan tugas penegakan hukum.

"Kami menuntut agar jangan sampai ada arogansi dalam penegakan hukum di Indonesia," kata ketua Divisi Advokasi Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah, Zuly Qodir dalam satu acara tuntutan yang juga melibatkan PP Nasyiatul Aisyiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan Indonesia Court Monitoring (ICM) DIY di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu.

Menurut Zuly, ditinjau dari kasus perseteruan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masyarakat luas dapat menilai ada sisi arogansi dalam penegakan hukum yang justru mengarah kepada kriminalisasi.

Polri, khususnya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) yang dipimpin Komjen Budi Waseso, menurut dia, terkesan arogan dalam menanggap beberapa anggota pimpinan KPK.

"Kami khawatir hal serupa akan terus terjadi pada kepemimpinan KPK baru mendatang," kata dia.

Dia juga menyoroti cara Polri dalam mempredikati tersangka untuk Ketua dan Komisioner Komisi Yudisial (KY) ata tuduhan kasus pencemaran nama baik hakim Sarpin Rizaldi.

Dia berharap, demi perbaikan Polri, institusi hukum ini harus membenahi diri dan tidak antikritik.

Sementara itu, Direktur Indonesia Court Monitoring (ICM) Tri Wahyu meminta Presiden Joko Widodo memenuhi janji dalam Program Nawacita dan mempertimbangkan ulang posisi Komjen Budi Waseso sebagai Kabareskrim.

Tri menilai, arogansi polisi dipraktikkan secara jelas oleh Budi Waseso.