Audit kinerja KPU sarat dengan kepentingan
13 Juli 2015 13:45 WIB
Rapat Koordinasi Pilkada Serentak Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (kedua kanan) mengikuti rapat koordinasi antara Bawaslu, DPR dan Kemendagri di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/15). (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi II DPR RI Syarif Abdullah Alkadri menilai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja KPU yang akan diserahkan siang ini sarat kepentingan.
"Ini ada motif atau skenario sampai bersemangat melakukan rapat saat reses yang seharusnya enggak ada di dewan," kata Syarif di Jakarta, Senin.
Syarif Abdullah menduga penyerahan hasil audit BPK itu adalah untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dihembuskan oleh Komisi II dan III DPR RI.
"Mungkin skenario penundaan Pilkada karena KPU enggak siap. Dewan sekarang fokus pada kelompok dan golongan. Masa saat reses dan mau lebaran ada rapat konsultasi mendadak," tambah dia.
Pimpinan DPR RI akan menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kinerja KPU tentang pelaksanaan pilkada.
"Ini ada motif atau skenario sampai bersemangat melakukan rapat saat reses yang seharusnya enggak ada di dewan," kata Syarif di Jakarta, Senin.
Syarif Abdullah menduga penyerahan hasil audit BPK itu adalah untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dihembuskan oleh Komisi II dan III DPR RI.
"Mungkin skenario penundaan Pilkada karena KPU enggak siap. Dewan sekarang fokus pada kelompok dan golongan. Masa saat reses dan mau lebaran ada rapat konsultasi mendadak," tambah dia.
Pimpinan DPR RI akan menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kinerja KPU tentang pelaksanaan pilkada.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
Tags: