Nasdem curiga ada skenario Pilkada serentak tidak siap
13 Juli 2015 10:31 WIB
Sekretaris Fraksi Nasdem di DPR Syarief Abdullah Alkadrie heran pada Pimpinan DPR yang sangat bersemangat melaksanakan rapat saat masa reses dan menjelang Idul Fitri. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)
Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Fraksi Nasdem di DPR Syarief Abdullah Alkadrie menduga ada skenario untuk mengesankan Pilkada serentak tidak siap, melalui proses di DPR.
"Siang ini akan diadakan Rapat Pimpinan DPR, Fraksi, dan BPK tentang hasil audit terhadap KPU. Saya duga ada skenario agar Pilkada serentak tidak siap," katanya di Jakarta, Senin.
Syarief Abdullah mengatakan rapat ini tidak mendesak karena hasil audit BPK terhadap KPU memiliki tenggat waktu yang telah ditentukan.
Menurut dia, hasil rapat Komisi II dengan KPU sudah menyepakati audit BPK itu dibawa ke ranah hukum untuk ditindaklanjuti.
"Kalau soal temuan BPK ada tenggat waktu klarifikasi dan apabila ada penyalahgunaan maka dibawa pada mekanisme hukum," ujar Syarief.
Anggota Komisi II DPR ini heran pada pimpinan DPR yang sangat bersemangat melaksanakan rapat saat masa reses dan menjelang Idul Fitri.
Dia mempertanyakan urgensi rapat yang membahas masalah KPU ini padahal masih banyak persoalan yang perlu menjadi perhatian Pimpinan DPR.
"Banyak hal krusial yang mendesak dilakukan bukan tentang KPU saja. Ini kan seolah-olah KPU diberi beban, lalu mengapa hanya KPU yang menjadi atensi Pimpinan DPR?," serang dia.
Syarief menduga rapat digelar saat reses dan menjelang Idul Fitri agar tidak dihadiri pihak-pihak lain, dengan tujuan tertentu seperti penundaan Pilkada karena KPU dinilai tidak siap.
Dia meyakini KPU dan daerah sudah siap melaksanakan Pilkada, namun apabila dibatalkan maka akan terjadi penolakan dari daerah.
Dia menilai seharusnya DPR bersama pemerintah menyukseskan Pilkada serentak dengan misalnya mencari solusi apabila ada kekurangan dana pelaksanaan Pilkada.
"Siang ini akan diadakan Rapat Pimpinan DPR, Fraksi, dan BPK tentang hasil audit terhadap KPU. Saya duga ada skenario agar Pilkada serentak tidak siap," katanya di Jakarta, Senin.
Syarief Abdullah mengatakan rapat ini tidak mendesak karena hasil audit BPK terhadap KPU memiliki tenggat waktu yang telah ditentukan.
Menurut dia, hasil rapat Komisi II dengan KPU sudah menyepakati audit BPK itu dibawa ke ranah hukum untuk ditindaklanjuti.
"Kalau soal temuan BPK ada tenggat waktu klarifikasi dan apabila ada penyalahgunaan maka dibawa pada mekanisme hukum," ujar Syarief.
Anggota Komisi II DPR ini heran pada pimpinan DPR yang sangat bersemangat melaksanakan rapat saat masa reses dan menjelang Idul Fitri.
Dia mempertanyakan urgensi rapat yang membahas masalah KPU ini padahal masih banyak persoalan yang perlu menjadi perhatian Pimpinan DPR.
"Banyak hal krusial yang mendesak dilakukan bukan tentang KPU saja. Ini kan seolah-olah KPU diberi beban, lalu mengapa hanya KPU yang menjadi atensi Pimpinan DPR?," serang dia.
Syarief menduga rapat digelar saat reses dan menjelang Idul Fitri agar tidak dihadiri pihak-pihak lain, dengan tujuan tertentu seperti penundaan Pilkada karena KPU dinilai tidak siap.
Dia meyakini KPU dan daerah sudah siap melaksanakan Pilkada, namun apabila dibatalkan maka akan terjadi penolakan dari daerah.
Dia menilai seharusnya DPR bersama pemerintah menyukseskan Pilkada serentak dengan misalnya mencari solusi apabila ada kekurangan dana pelaksanaan Pilkada.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
Tags: