Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah telah menyerap dana dari penerbitan Surat Berharga Negara sebesar Rp312,4 triliun hingga 8 Juli 2015 atau sekitar 69,09 persen dari target penerbitan bruto di APBN-P sebesar Rp542,1 triliun.

"Ini sudah melebihi setengahnya, jadi kalau ada gonjang-ganjing di pasar keuangan, kita bisa lebih tenang karena sisanya tidak terlalu banyak," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan, di Jakarta, Kamis.

Robert menjelaskan tingginya realisasi penerbitan SBN yang sudah melewati setengah dari target pembiayaan melalui penerbitan obligasi negara ini, karena strategi penerbitan SBN di awal (front loading) atau dominan di semester I-2015.

Strategi ini dilakukan pemerintah untuk antisipasi berbagai tekanan eksternal yang bisa mengganggu kestabilan pasar surat utang Indonesia seperti rencana penyesuaian suku bunga The Fed (Bank Sentral AS) pada semester II-2015.

Sebelumnya, pemerintah telah menyerap dana Rp15 triliun dari lelang empat seri Surat Utang Negara (SUN) untuk memenuhi sebagian pembiayaan dalam APBN, dengan total penawaran yang masuk mencapai Rp26,4 triliun pada Selasa (7/7).

Tingginya penawaran yang masuk dari lelang rutin tersebut memperlihatkan masih ada minat sebagian besar dari investor domestik untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pembiayaan pembangunan melalui penerbitan SBN.

Kelebihan permintaan itu ikut terlihat dari tingginya minat investor terhadap penjualan obligasi valas Indonesia antara lain dari Global Bond, Global Sukuk dan SUN domestik berdenominasi dolar AS yang telah terbit pada semester I-2015.

Meskipun rata-rata penerbitan SBN pemerintah mengalami kelebihan permintaan dari para investor asing maupun domestik, namun penawaran yang dimenangkan pemerintah biasanya tidak jauh dari target indikatif yang telah ditentukan.

Selain melakukan penerbitan SBN rutin, dalam waktu dekat, pemerintah berencana untuk menerbitkan surat utang negara valas berdenominasi Yen atau Samurai Bond, setelah tahun lalu sempat tertunda penerbitannya, untuk memenuhi sebagian pembiayaan dalam APBN.

Secara keseluruhan, hingga Mei 2015, jumlah total utang pemerintah pusat telah mencapai Rp2.843,25 triliun yang antara lain terdiri atas penerbitan Surat Berharga Negara sebesar Rp2.151 triliun dan pinjaman sebesar Rp691,66 triliun.