Akademisi: masyaralat harus cerdas tentukan pilihan politik
7 Juli 2015 20:58 WIB
Ketua Bawaslu Muhammad (ketiga kiri), menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11). Rapat tersebut antara lain membahas mengenai rencana pelaksanaan Pilkada serentak pada 2015. (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki) ()
Minahasa Tenggara (ANTARA News) - Guru besar ilmu politik Universitas Sam Ratulangi Prof Ishak Pulukadang mengungkapkan, masyarakat harus cerdas menentukan pilihan khususnya saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Masyarakat harus cerdas tentukan pilihan atau berani dalam bersikap menentukan calon kepala daerah yang nantinya akan maju pada pilkada," ujarnya saat sosialisai pendidikan politik di Ratahan, Sulawesu Utara, Selasa.
Dia menambahkan, dengan adanya momen politik seperti pilkada, masyarakat harus berani bersikap untuk menentukan calon kepala daerah yang pro rakyat.
"Kalau memang calon kepala daerah pro rakyat dan baik harus berani katakan baik dan jika tidak harus berani katakan tidak," katanya.
Selain itu, menurut dia, saat ini masyarakat terjebak dalam praktik politik yang tak sesuai dengan harapan dan akhirnya melahirkan kepala daerah yang tidak pro rakyat.
"Saat ini praktik politik sudah terkontaminasi yang biasa kita sebut politik kotor, seperti money politics. Bahkan lebih parah lagi masyarakat diajarkan untuk terlibat dalam politik kotor ini," tuturnya.
Dia pun berharap masyarakat dapat lebih dewasa dalam berpolitik dengan menentukan calon pemimpin yang memperhatikan kepentingan rakyat dan tak terlibat dalam money politic.
"Sehingga bisa melahirkan pemimpin yang benar-benar pro rakyat. Selain itu rakyat tak lagi diajarkan dengan praktik politik yang tidak sehat," katanya.
"Masyarakat harus cerdas tentukan pilihan atau berani dalam bersikap menentukan calon kepala daerah yang nantinya akan maju pada pilkada," ujarnya saat sosialisai pendidikan politik di Ratahan, Sulawesu Utara, Selasa.
Dia menambahkan, dengan adanya momen politik seperti pilkada, masyarakat harus berani bersikap untuk menentukan calon kepala daerah yang pro rakyat.
"Kalau memang calon kepala daerah pro rakyat dan baik harus berani katakan baik dan jika tidak harus berani katakan tidak," katanya.
Selain itu, menurut dia, saat ini masyarakat terjebak dalam praktik politik yang tak sesuai dengan harapan dan akhirnya melahirkan kepala daerah yang tidak pro rakyat.
"Saat ini praktik politik sudah terkontaminasi yang biasa kita sebut politik kotor, seperti money politics. Bahkan lebih parah lagi masyarakat diajarkan untuk terlibat dalam politik kotor ini," tuturnya.
Dia pun berharap masyarakat dapat lebih dewasa dalam berpolitik dengan menentukan calon pemimpin yang memperhatikan kepentingan rakyat dan tak terlibat dalam money politic.
"Sehingga bisa melahirkan pemimpin yang benar-benar pro rakyat. Selain itu rakyat tak lagi diajarkan dengan praktik politik yang tidak sehat," katanya.
Pewarta: Nancy Lynda Tigauw
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
Tags: