Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada Desember mendatang akan dilangsungkan sesuai jadwal.

"Kita siap kok. Pengamanan siap," kata Tjahjo kepada wartawan di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan meski anggaran pengamanan masih kurang, namun KPU dan Bawaslu siap menyelenggarakan pilkada.

"Faktor keamanan mari kita jaga bersama, anggaran kan bisa dibicarakan," kata Tjahjo. "saya kira kuncinya di KPU dan Bawaslu. Kami mengapresiasi DPR karena teliti. Kami anggap positif seluruh masukan kritis dari DPR."

Tjahjo telah menyurati Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan dan Menteri Keuangan perihal kekurangan dana pengamanan pemilihan kepala daerah serentak.

"Pak Mendagri sudah menyampaikan dan melaporkan kekurangan biaya pengamanan itu kepada Presiden. Hari ini kami (Kemendagri) juga menerbitkan surat kepada Menkopolhukam Tedjo Edy Purdjatno dan Menkeu Bambang Brodjonegoro untuk memberikan solusi terkait hal itu," tutur Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat pekan lalu (3/7).

Berdasarkan laporan Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti kepada DPR, biaya pengamanan untuk pelaksanaan pilkada serentak adalah Rp1,07 triliun, padahal anggaran yang tersedia hanya Rp569 miliar, sedangkan dana pengamanan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk 269 daerah adalah Rp645 miliar untuk kepolisian, kejaksaan dan aparatur setempat.

"Solusi untuk kekurangan dana pengamanan itu nanti akan ada pembahasan dan diputuskan dalam sidang kabinet terbatas," kata Badrodin.

Dalam rapat kerja antara Polri dan Komisi II DPRI RI, Kapolri Badrodin menjelaskan pentingnya pengamanan Polri dalam pelaksanaan Pilkada serentak ini.

"Terkait Pilkada, saya merasa akan terjadi kerawanan cukup tinggi, karena berbagai faktor. Karena itu kita (Polri) sudah memetakan kerawanan di setiap wilayah," tegas Badrodin.