Jakarta (ANTARA News) - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta perombakan kabinet, jika memang Presiden Joko Widodo bermaksud melakukan itu, dilakukan usai Lebaran.

"Kita hormati reshuffle hak prerogatif presiden. Tapi kalau boleh, jangan dalam waktu dekat, kalau bisa setelah Lebaran," kata Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, di sela-sela doa bersama untuk kelancaran Muktamar NU ke-33 di Kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu.

Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, kata Muhaimin, adalah hari baik bagi umat Muslim, hari kemenangan setelah satu bulan menjalankan ibadah puasa.

"Kita beri kesempatan para menteri menyiapkan Lebaran dengan baik," kata menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Indonesia Bersatu II, pada era Presiden Yudhoyono itu.

Sebagai salah satu partai pengusung Jokowi-Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014, PKB pun dipercaya menempatkan kadernya di Kabiner Kerja, yakni Menristek-Dikti, M Nasir, Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar.

Di tengah merebaknya isu perombakan kabinet ini, disebut-sebut jatah menteri PKB akan dikurangi satu. Artinya, salah satu dari empat menteri asal PKB akan dicopot.

Namun, Muhaimin menegaskan, sepengetahuan dirinya, hingga saat ini tidak ada tanda-tanda adanya pencopotan menteri dari partai politik itu.