Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta Kepolisian Republik Indonesia terus meningkatkan kemampuannya menjamin rasa aman dan menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat, melalu pemberantasan praktik-praktik yang melukai rasa keadilan masyarakat, khususnya mafia hukum.

"Presiden Joko Widodo meminta praktik mafia hukum di kepolisian atau yang lebih dikenal sebagai makelar kasus segera diberantas. Pemberantasan segala bentuk kejahatan perlu dilakukan secara tegas dan profesional untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat," kata Presiden seperti disampaikn anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki dalam keterangan persnya, Rabu.

Presiden yang menjadi inspektur upacara peringatan hari Bhayangkara ke-69 mendorong Polri meningkatkan kemampuannya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk kejahatan.

"Polri harus mampu menggunakan taktik dan teknik dengan didukung teknologi yang tepat," tegas Presiden.

Presiden juga meminta Polri bersinergi dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lain, termasuk dukungan masyarakat.

Menurut Jokowi, di masa mendatang, Polri menghadapi tantangan semakin berat dan kompleks di mana persoalan sosial akan semakin dinamis sebagai dampak globalisasi dan tindak kejahatan akan semakin beragam dengan memanfaatkan teknologi informasi pada dimensi yang semakin luas.

Situasi keamanan dalam negeri akan semakin diwarnai dengan kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi, papar Presiden.

Presiden tak lupa menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada anggota Polri yang dengan penuh kesungguhan bertugas di daerah pedalaman, di wilayah perbatasan, di wilayah terpencil, di pulau-pulau terdepan, serta yang sedang mengemban misi internasional di luar negeri. Mereka telah membuat bangga bangsa Indonesia di dalam maupun di dunia.

Presiden mencatat, sepanjang sejarah pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara, Polri telah banyak berperan memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Meski begitu, seluruh jajaran Polri harus terus membenahi diri melalui Reformasi Birokrasi Polri di segala bidang, agar dampak positifnya bisa dirasakan masyarakat.

Presiden mengingatkan "Revolusi Mental" yang sudah dicanangkan Pemerintah dan 11 program prioritas Polri serta berharap program-program ini sungguh dilaksanakan, bukan sekadar formalitas.

"Harus ada hasil nyata yang dirasakan sebagai suatu perubahan yang positif konstruktif," tandas Presiden sembari menggarisbawahi bahwa hakikat tugas polisi adalah melindungi dan melayani masyarakat.