Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR RI Akbar Faizal mengatakan permasalahan anggaran jangan sampai menyurutkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Desember 2015.

"Walau memang ada permasalahan anggaran, saya rasa 712 miliar rupiah untuk bangsa yang besar seperti Indonesia tidak menjadi masalah, demi sebuah demokrasi yang kita inginkan. Jangan sampai ini menjadi penghalang pilkada serentak itu," kata Akbar dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

"Dalam rapat gabungan Komisi II dan Komisi III, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Polri, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah siap," ujar Akbar.

Di samping itu, Akbar Faizal juga menyoroti kegaduhan politik antar partai yang memiliki tendensi untuk memundurkan jadwal Pilkada serentak.

Ia menilai bahwa tindakan ini sebagai langkah inskonstitusional dari partai politik yang sedang bersengketa.

Landasan yuridis UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada sudah mengatur jelas mengenai waktu pelaksanaan Pilkada serentak.

Akbar bersikukuh Pilkada serentak harus dilaksanakan sesuai jadwal, yakni 9 Desember 2015 karena para penyelenggara sudah menyatakan kesiapannya.

"Seluruhnya siap dan jangan sampai persoalan-persoalan ini menyandera partai-partai yang siap," ucapnya.

Sebelumnya, dikabarkan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri (Kabarhankan) Komjen Bayuseno mengeluhkan adanya kekurangan anggaran Rp712 miliar untuk pengamanan Pilkada serentak. Dari total anggaran Rp1,07 triliun, baru Rp363 miliar yang disetujui.