Jakarta (ANTARA News) - Komisi VI DPR RI menilai PT Telkom belum transparan terkait posisi anak perusahaan PT Telkom, PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel).

Kesan itu ditangkap oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan dan anggota Komisi VI DPR RI seperti Lili Asdjudiredja usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirut PT Telkom dan Deputy BUMN di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

"Jawaban direksi dengan modal dari PT Telkom yang notabene adalah BUMN dan anggaran dari negera, namun tidak diakui sebagai bagian dari BUMN. Rasanya pengakuan ini terkait status badan usaha PT Mitratel layak untuk dilakukan audit investigatif," kata Heri.

PT Mitratel, kata Heri, adalah perusahaan yang memiliki kinerja bagus, peringkat utang bagus, penjualan/ revenue bagus.

"Saat mau dijual kepada PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG), mereka (PT Telkom) tidak mengakui sebagai anak perusahaan. Padahal PT Mitratel adalah anak perusahaan PT Telkom," katanya lagi.

Ia juga menyayangkan penjualan PT Mitratel ke PT TBIG yang dinilai merupakan perusahaan tak layak.

PT Telkom, sebut dia, sangat bisa membesarkan PT Mitratel sebesar apapun yang PT Telkom mau karena PT Telkom dan Telkomsel adalah market leader yang memberikan semua order sewa tower.

"Rasanya akan lebih cantik jika kita meminta surat perjanjian TBIG dan Telkom terkait share swap, agar lebih jelas ada apa didalamnya," kata Heri.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Golkar, Lili Asdjudiredja mengusulkan agar Komisi VI DPR RI untuk merekomendasikan dilakukan audit investigasi terhadap PT Telkom dan PT Mitratel.

"Kalau begini, saya usulkan agar dilakukan audit investigasi saja karena uang negara dipakai, tapi tak akui PT Mitratel sebagai anak perusahaan," ujar politisi senior Partai Golkar itu.

PT Telkom menjual 49 persen saham Mitratel kepada TBIG seharga Rp2,31 triliun. Namun Tower Bersama Infrastructure (TBIG) tidak membayar dalam bentuk tunai ke Telkom, melainkan dengan menukar 290 juta saham TBIG.

Dengan demikian, keseluruhan saham Telkom di Mitratel saat ini dihargai Rp 4,71 triliun atau setara dengan Rp1,2 miliar per menara, karena saat ini Mitratel memiliki 3.928 menara.