Jakarta (ANTARA News) - Kepolisian RI mengaku masih terkendala biaya pengamanan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tanggal 9 Desember 2015.

Sebab, dari anggaran sebesar Rp1,075 triliun yang dibutuhkan, baru disetujui pemerintah sebesar Rp363 juta.

"Sehingga masih ada kekurangan anggaran sebesar Rp712,6 juta. Tapi nanti kita evaluasi, Polri tidak pernah tidak siap," kata Kabaharkam Komjen Pol Putut Bayu Seno usai mengikuti Rapat Kerja Gabungan Membahas Pengamanan dan Sengketa Pilkada 2015 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Pilkada serentak akan dilakukan pada 9 Desember di 269 daerah, yang terdiri dari 9 provinsi dan 224 kabupaten, serta 36 kota. "Para Kapolres, Kapolda masih tetap koordinasi. Ada yang menyanggupi 50 persen, 75 persen, 25 persen, jadi masih ada pendekatan lagi, terus, supaya kita berharap dipenuhi semua," ungkap Putut.

Sementara ditemui di Gedung DPR, Asisten Perencanaan Polri Irjen Arief Wahyunandi mengatakan, pihaknya tetap mengajukan kekurangan anggaran untuk menutupi kekurangan anggaran.

Saat ini Polri masih melakukan verifikasi terkait kebutuhan anggaran pengamanan tersebut. "Ada dua provinsi dan 15 Kabupaten Kota itu diverifikasi terus," kata Arief.

Ada kekhawatiran kekurangan anggaran dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki dana, sehingga polisi mengamankan pihak yang berduit? "Tidak ada polisi dibayar orang, polisi dibayar negara," tegas Arief.