Jakarta (ANTARA News) - Membenahi sumber daya manusia dan meningkatan kualitas teknologi merupakan tantangan terbesar Sutiyoso jika terpilih menjadi kepala Badan Intelijen Negara (BIN), kata sejumlah akademisi dalam diskusi Ekspektasi Kaum Muda Kepada Calon Kepala BIN, di Jakarta.

"Saya pikir tugas terberat Bang Yos (sapaan Sutiyoso) adalah membenahi sumber daya manusia intelijen Indonesia dan meningkatkan kualitas teknologi supaya peristiwa penyadapan oleh negara asing tidak terulang," kata Firman Yusrak penulis buku "Kepemimpinan Sutiyoso Di Mata Publik", di Jakarta, Rabu.

Firman menjelaskan Sutiyoso berpengalaman 30 tahun di militer dan 10 tahun di pemerintahan sehingga sosoknya diharapkan membawa BIN menjaga keutuhan negara, bukan alat pelindung kekuasaan semata.

"Sistem negara kita sudah demokrasi sehingga tidak perlu menganggap BIN akan bertindak sebagai alat kekuasaan semata. Masyarakat bisa mengawasi melalui media massa dan sosial media sehingga tidak ada ruang untuk menyalahgunakan kekuasaan, termasuk di dunia intelijen," tambahnya.

Selain itu, Ketua Badan Koordinasi HMI Jabodetabek Zulkarnain Bagariang mengatakan jika Sutiyoso terpilih tidak boleh ada penyadapan yang dilakukan bangsa asing terhadap Indonesia.

"Tantangan ini harus dijawab kepala BIN selanjutnya. Dari sisi teknologi, jangan sampai disadap negara lain," katanya.

Pilkada serentak juga menjadi pekerjaan besar bagi pimpinan BIN selanjutnya, kata Zulkanain, karena ada potensi konflik dan kerugian negara dalam pelaksanaan pilkada.

Ketua BEM Magister Perbandingan Agama UIN, Wasil, juga mengatakan beban berat Sutiyoso adalah menangkal masuknya paham radikal ke Indonesia.

"Penduduk Islam terbesar ada di Indoensia, maka menjadi tantangan besar kepala BIN untuk menangkal masuknya paham radikal," kata Wasil.

Ia juga berharap ada jiwa "detektif" dalam diri Sutiyoso untuk membongkar masalah yang merugikan dan mengancam kesatuan negara.

Sutiyoso merupakan calon tunggal kepala BIN yang diusulkan Presiden Joko Widodo dan saat ini sedang menunggu jadwal uji kelayakan dan kepatutan dari Dewan Perwakilan Rakyat.