Jakarta (ANTARANews) - Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah segera menyiapkan percontohan pengelolaan sampah yang kemudian diikuti wilayah sekitarnya.

Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa, menjelaskan, saat rapat terbatas yang membahas tentang pengelolaan sampah di Jakarta, Selasa, Presiden menegaskan "pilot project" itu penting karena selama ini sudah banyak ide tentang pengelolaan sampah di berbagai kota, namun belum ada satu pun daerah yang berhasil.

Menurut Presiden, situasi ini berbeda dengan negara-negara lain seperti Jerman, Singapura, dan Korea yang relatif berhasil dalam menangani masalah sampah.

"Regulasi kita kurang mendukung," kata Presiden.

Pengelolaan sampah seharusnya menjadi program penting, dibuat terpadu dan sistemik.

Di sini, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta keterlibatan masyarakat dan swasta.

Presiden lantas menyoroti praktik pengelolaan sampah di berbagai daerah yang saat ini masih dilakukan secara tradisional, memakai pola "land field" yakni hanya buang, angkut, dan timbun di tempat pembuangan akhir (TPA).

Pola ini justru berbahaya karena menimbulkan pencemaran air tanah.

Untuk itu, menurut Presiden, pengelolaan sampah harus ditangani serius agar menguntungkan secara ekonomi, sehat secara lingkungan, dan mengubah perilaku masyarakat.

Pemanfaatan sampah saat ini masih sangat kecil, hanya sekitar 7,5 persen dari total sampah yang menumpuk tiap hari.

Dengan jumlah penduduk sebesar 250 juta jiwa dan produksi sampah 0,7 kg per orang per hari, maka timbunan sampah nasional saat ini mencapai sekitar 175.000 ton per hari.

Dalam setahun berarti ada sekitar 64 juta ton sampah yang diproduksi.

Jenis sampah terdiri dari organik 60 persen, plastik 15 persen, kertas 10 persen, dan logam, kaca, kain, kulit 15 persen.

Pada 2019, diproyeksikan Indonesia akan memproduksi sampah seberat 67,1 juta ton.

Selain dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, rapat juga diikuti Menko Perekonomian, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Mensesneg, Seskab, Menperin, Menteri ESDM, Menteri PUPR, Menteri Agraria/Ka BPN, Menteri PPN/Bappenas, Menteri BUMN, dan Kastaf Kepresidenan.