Palembang (ANTARA News) - Penerapan Layanan Keuangan Digital (LKD) sangat tergantung dengan ketersediaan infrastruktur komunikasi di suatu kawasan sehingga tidak bisa berlangsung cepat, kata Kepala Kantor Wilayah VII Bank Indonesia (BI) Hamid Ponco Wibowo.

"Tujuan dari Layanan Keuangan Digital melalui jasa agen ini, yakni memberikan layanan keuangan ke suatu area yang selama ini tidak terjangkau. Untuk menjangkaunya, sementara ini hanya satu cara, yakni melalui jaringan telekomunikasi telepon seluler," ujarnya di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu.

Meski LKD bergantung dengan sektor lain, Hamid mengemukakan, pemerintah terus mengembangkannya karena menyakini pola ini menjadi pintu gerbang pengembangan sistem keuangan untuk golongan masyarakat pedesaan.

"Kenyataan di pedesaan terbilang cukup menarik karena lebih banyak orang yang memiliki telepon gengam dibandingkan rekening bank, artinya sistem pembayaran digital merupakan gerbang kedalaman jasa keuangan," katanya.

Model bank tanpa kantor melalui agen, dinilainya, dapat diharapkan semakin meningkatkan pemahaman penggunaan jasa keuangan di masyarakat.

Terkait dengan finansial inklusif bagi masyarakat desa, ia menyatakan, BRI telah mengembangkan agen BRIlink yang dapat memberikan layanan pembayaran pulsa, telepon, dan listrik yang sementara ini mencapai 1.400 orang di Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Jambi.

"Ke depan BI terus mendorong kalangan perbankan segera merealisasi rencana bank tanpa kantornya melalui jasa agen," ujarnya.

Data Bank Dunia pada 2011 memperlihatkan, akses penduduk Indonesia terhadap bank tergolong rendah jika dibandingkan negara-negara tetangga, yakni mencakup 19,6 persen.

Sementara itu, Malaysia mencakup 66,7 persen, Filipina (26,5%), Thailand (77,7%), Vietnam (21,4%), India (35,2%), China (63,8%), Rusia (48,2%) dan Brazil (55,9%).

Penetrasi masyarakat atas jasa keuangan perbankan tersebut, menurut Bank Dunia, dapat dijadikan indikator kemajuan suatu negara.