Manado (ANTARA News) - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di ruang Mapaluse Kantor Gubernur menggelar acara Focus Group Discussion tentang integritas birokrasi pemerintah.

Kegiatan tersebut diikuti utusan SKPD lingkup Pemprov dan BKD Kabupaten/Kota se- Sulut, menampilkan pembicara dari Direktorat Pendidikan Pelayanan Masyarakat KPK-RI H Agung Derwanto dan Moderator Kaban Diklat Provinsi Sulut Dr Noudy RP Tendean MSi, kata kabag Humas Setda provinsi Sulut, Jahja Rondonuwu MSi di Manado, Jumat.

Derwanto mengatakan, integritas birokrasi pemerintah dapat diartikan sebagai wujud komitmen pemerintah guna memberikan yang terbaik terhadap nusa dan bangsa, dengan mengedepankan integritas dan moralitas sebagai basis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Integritas birokrasi pemerintah menurut Derwanto mencakup, seluruh konsep etis dan moral dalam diri seorang aparatur sipil Negara (ASN) atau birokrat yang professional.

Sedangkan profesionalisme seorang birokrat tidak hanya penguasaan kemampuan teknis dan ketangguhan emosi, tetapi juga konsisten menerapkan perilaku integritas yang menjadi sebuah kata kunci bagi seorang pejabat pemerintah, tegasnya.

Kaban BKD Sulut Dra Femmy Suluh MSi mengatakan kegiatan ini merupakan tindaklanjut pelaksanaan kegiatan yang telah diselenggarakan sebelumnya oleh BKD Provinsi Sulut. Dalam hal ini, BKD sebagai institusi pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan ASN berintegritas, berkompeten dan berkinerja tinggi, dikutip Humas Rondonuwu juga selaku jubir Pemprov Sulut.