Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan tidak akan memberikan subsidi untuk tarif transportasi massal Light Rail Transit (LRT) di ibu kota.

"Subsidi tidak akan diberikan untuk LRT. Meskipun demikian, kami akan tetap mengupayakan agar harga tiketnya terjangkau oleh masyarakat," kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis.

Menurut Gubernur, subsidi atau Public Service Obligation (PSO) hanya diberikan untuk transportasi bus Transjakarta, bukan untuk LRT.

"Karena sebetulnya sasaran penumpang LRT adalah masyarakat menengah ke atas, sehingga subsidi itu tidak perlu kita berikan. Berbeda dengan bus Transjakarta yang memang dimanfaatkan oleh seluruh warga," ujar Ahok.

Ia menjelaskan, nantinya pembangunan sarana transportasi masal ringan tersebut akan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI.

"Walaupun kami tidak memberikan subsidi untuk tarif LRT, infrastruktur LRT akan kami buat sebaik mungkin dan memadai. Dengan begitu, tarifnya bisa ditekan, jadi tidak terlalu mahal," ujarnya.

Lebih lanjut, mengenai besaran tarif LRT yang sebelumnya diperkirakan akan mencapai Rp15.000, ia mengungkapkan Pemprov DKI masih akan kembali melakukan kajian lebih mendalam.

"Tarifnya mungkin akan sebesar Rp15.000, tapi kita akan hitung lagi, disesuaikan dengan jarak tempuhnya. Karena, seperti Mass Rapid Transit (MRT), tarif LRT juga dihitung per kilometer," katanya.

Sementara, untuk integrasi tiket antara beberapa moda transportasi, yakni LRT, MRT, Transjakarta, dan kereta Commuter Line belum dapat dilakukan karena masih perlu kajian lebih lanjut.

"Tarif bisa ditentukan terlebih dahulu, tapi kalau untuk integrasi tiket dengan transportasi masal lainnya belum bisa kita lakukan karena harus ada kajian lengkapnya," tuturnya.