Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, kondisi sektor perikanan di Tanah Air semakin tumbuh positif setelah dikeluarkan sejumlah peraturan menteri kelautan dan perikanan untuk membenahi sektor tersebut.

"Setelah dikeluarkan permen (peraturan menteri) hasilnya sangat positif," kata Susi Pudjiastuti di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis.

Menurut Susi, contoh positif adalah ketersediaan pasokan ikan yang mulai meningkat di pasar lokal di berbagai daerah.

Selain itu, ujar dia, harga ikan meski dinilai masih lebih tinggi rata-rata dari pasar internasional, tetapi harga diklaim telah mulai turun.

"Mudah-mudahan bisa sejajar dengan pasar internasional dan bisa menjadi alternatif pengganti daging yang hingga kini masih harus impor," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) Dwi Agus mengatakan, semenjak dikeluarkannya sejumlah peraturan menteri kelautan dan perikanan, tangkapan ikan khususnya tuna mengalami kenaikan.

Dwi Agus mencontohkan, bila tangkapan pada April 2015 sebesar 628.000 ton, pada bulan Mei jumlah tangkapan tersebut naik 80 persen menjadi 1,059 juta ton.

Selain itu, ujar dia, tangkapan ikan tuna yang diperoleh oleh kalangan nelayan tradisional juga dinilai mengalami hasil penangkapan yang bagus setelah dikeluarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mempertanyakan dampak kebijakan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan seperti pelarangan "transshipment" (alih muatan di tengah laut) dan moratorium izin kapal tangkap ikan eks-asing.

"Di Sulawesi Utara, kebijakan pelarangan transshipment berkontribusi terhadap penurunan produksi ikan di Sulut sebesar 30 persen total produksi dibandingkan tahun 2014," kata Daniel Johan dalam rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/6).

Ia juga mengungkapkan, Gubernur Sulut Sinyo Sarundajang menyebutkan, terjadi kelangkaan pasokan bahan baku untuk 53 unit pengolahan ikan (UPI) yang ada di Kota Bitung dengan jumlah karyawan/buruh sebanyak 26.500 orang menyebabkan terjadinya pengangguran serta beberapa UPI tidak bisa beroperasi lagi.

Di Palu-Sulawesi Tengah, ujar dia, BPS Sulteng merilis Kota Palu pada Mei 2015 mengalami inflasi 2,24 persen tertinggi di antara 82 kota di Indonesia, di mana pemicunya akibat meningkatkan harga beberapa jenis ikan.

"Hal yang sangat tidak biasa, inflasi dipicu karena tingginya harga ikan segar," katanya.

Selain itu, ujar dia, data produksi Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) menunjukkan komoditas tuna terjadi penurunan sejak Januari 2015.

Sementara data BPS kuartal I 2015, ekspor perikanan pada kuartal I-2015 mengalami penurunan, dan volume ekspor perikanan turun 16,5 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Sedangkan nilai ekspor perikanan turun 9 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu," ucap politisi PKB itu.