Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memastikan pembenahan saluran air dan sistem drainase di jalan nasional pantai utara (pantura) Jawa akan menjadi prioritas Pemerintah.

"Program pembangunan drainase jalan nasional telah disepakati di 2016. Ini tidak hanya di pantura, di seluruh jalan nasional, tapi pantura menjadi prioritas," katanya menanggapi hasil audit pemeliharaan BPK mengenai jalan pantura Jawa tahun 2013 dan 2014 di Jakarta, Rabu.

Basuki mengatakan pembenahan tersebut dilakukan mengingat jalur pantura merupakan jalan yang menjadi tumpuan dan koridor transportasi di Jawa serta arus logistik bagi komoditas unggulan berbasis industri barang dan jasa di kawasan sekitar.

Untuk itu, pemerintah akan memperbaiki saluran air di jalan pantura, karena hasil pemeriksaan BPK menyatakan hampir sebanyak 90 persen sistem drainase di jalur pantura tidak memadai, dan berkontribusi terhadap percepatan kerusakan jalan.

"Kita buat program (pembangunan drainase) sebagai tindak lanjut pemeriksaan BPK, meskipun implementasinya bertahap. Ini telah kita sepakati dalam rapat pimpinan membahas rencana kerja pemerintah 2016," kata Basuki.

Hasil pemeriksaan BPK juga menemukan pengelolaan penyelenggaraan jalan nasional pantura belum optimal karena masih ditemukan masalah pemilihan ruas dan penanganan yang belum merujuk pada peraturan berlaku sehingga pemograman anggaran belum sepenuhnya tepat.

BPK ikut menemukan konsultan belum sepenuhnya menghasilkan dokumen perencanaan yang dapat mengakomodasi kebutuhan penanganan jalan, baik yang disebabkan oleh sumber data yang kurang tepat maupun persyaratan personil yang belum memadai.

Pengawasan pekerjaan rekonstruksi jalan juga belum dilaksanakan dengan baik, sesuai metodologi yang diatur dalam acuan kerja, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan, masih ditemukan adanya kekurangan maupun ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasinya.

Dalam hasil pemeriksaan BPK juga ditemukan, pelaksanaan pemeliharaan rutin jalur pantura yang dilakukan secara swakelola, belum sepenuhnya berjalan efektif dan pertanggungjawaban pengeluarannya belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Pelaksanaan pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan jalur pantura juga menjadi tantangan tersendiri, karena selalu bertabrakan dengan kepentingan masyarakat secara luas dan menimbulkan protes karena penutupan sebagian ruas.

BPK memberikan solusi bahwa alternatif tercepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengalihkan arus kendaraan dan muatan, terutama mempercepat pembangunan jalan tol trans jawa, yang saat ini masih terhambat pembebasan lahan.

Basuki mengharapkan peresmian Tol Cipali bisa mengurangi beban jalur Pantura mulai dari Tol Jakarta-Cikampek hingga ke Pejagan. Ia juga memastikan jalan Pantura akan difungsikan dan mendapatkan perawatan yang memadai, meskipun nantinya ada jalan tol baru.

"Mudah-mudahan beban jalan pantura menjadi lebih ringan, apalagi tidak semua masuk tol karena ada biayanya. Masyarakat memiliki pilihan karena pantura pasti tetap berfungsi, minimal untuk motor karena tidak diperbolehkan di tol," ujarnya.

Terkait realisasi anggaran untuk penyelenggaraan jalan nasional pantura, BPK menemukan untuk realisasi tahun anggaran 2013 dan 2014 yang dianggarkan masing-masing Rp956 miliar dan Rp1,4 triliun, pelaksanaannya mencapai Rp893 miliar dan Rp1,2 triliun.

Khusus untuk ruas pantura Jawa Barat dan Jawa Tengah sepanjang 709,57 kilometer, dari realisasi tahun anggaran 2013 dan 2014 yang dianggarkan masing-masing Rp752 miliar dan Rp1,17 triliun, pelaksanaannya mencapai Rp691 miliar dan Rp1,1 triliun.