Jakarta (ANTARA News) - Duta Besar Sudan untuk Indonesia Abd Alrahim Alsiddig di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa masalah yang dihadapi oleh Afrika sebaiknya diselesaikan dengan menggunakan solusi yang berasal dari Afrika pula.

"Keterlibatan pihak dari luar Afrika biasanya memberikan solusi yang memiliki motivasi politik," katanya dalam wawancara khusus dengan Antara di Jakarta, Senin, menyinggung keterlibatan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam upaya penangkapan Presiden Sudan Omar Al-Bashir.

Sebelumnya Presiden Bashir berada di Afrika Selatan guna menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Uni Afrika atas undangan pemerintah setempat dan pihak penyelenggara. Kemudian muncul surat perintah yang dikeluarkan ICC yang meminta Afrika Selatan menangkap Presiden Bashir, demikian laporan Xinhua.

"Semua pemimpin yang berpartisipasi dalam KTT memiliki kekebalan hukum berdasarkan keputusan Dewan Uni Afrika yang melarang segala bentuk kerja sama dengan ICC," kata Dubes Abd Alrahim.

Dia mengatakan bahwa ICC sendiri tidak memiliki juridiksi terhadap Presiden Bashir, karena Sudan tidak menandatanganni Statuta Roma.

Keputusan ICC untuk menahan Presiden Bashir di Afrika Selatan adalah upaya untuk menggagalkan wacana penarikan diri negara-negara Afrika dari ICC karena dianggap tidak kredibel dan transparan dalam menangani kasus-kasus di Afrika, kata dia.

"ICC dipandang oleh bangsa Afrika hanya menyasar pemimpin-pemimpin Afrika. Semua perintah penahanan ICC ditujukan untuk pemimpin Afrika, sedangkan pelaku kejahatan yang berada di belahan dunia lain masih bebas, walaupun telah melakukan genosida dan kejahatan perang," kata Dubes Sudan itu.

KTT Uni Afrika digelar untuk membahas beberapa agenda, salah satunya adalah sikap imparsial ICC dalam melihat kasus-kasus konflik di Afrika.

Dalam KTT, para pemimpin mendiskusikan penarikan negara-negara Afrika dari Statuta Roma dan meminta Dewan Keamanan PBB untuk menangguhkan kasus Presiden Bashir karena tidak ada landasan hukum dan terdorong motivasi politik.

"Uni Afrika telah memiliki kesepakatan yang menunjukkan kesatuan menolak bekerja dengan ICC karena organisasi lintas bangsa tersebut dianggap sebagai sebuah alat kolonisasi baru sebagai tindak lanjut untuk mengasingkan Afrika dari kancah politik internasional, " kata Dubes Abd Alrahim.