Bandung (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Moeldoko.

"Saya sebagai pembantu Presiden, apa pun yang ditunjuk oleh Presiden kita harus loyal, karena sudah diserahkan ke DPR dan DPR sudah setuju juga walaupun belum ada pemaparankan visi misi," kata Tjahjo di Bandung, Rabu.

Ditemui pada pengarahan kepada Perwira Siswa Sesko TNI, Sespimti Polri, Sesko Angkatan, dan Sespimmen Polri di Kompleks Secapa TNI AD, Bandung, ia mengatakan adalah hak prerogatif Presiden mengajukan panglima baru TNI.

"Kalau era sebelumnya mau digilir atau tidak (sistem pemilihannya) saya kira tidak ada masalah. Saya kira di dalam tubuh TNI sudah pola pikirnya sama," kata dia.

Menurut dia, karena pola pikir yang sama tersebut maka siapa pun yang mendapatkan tugas dari Presiden RI sebagai Panglima TNI, tidak memasalahkannya.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko enggan mengomentari keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Gatot Nurmantyo sebagai Panglima baru TNI.

"Saya tidak mau mengomentari itu," kata Moeldoko di tempat yang sama.

Ia menilai penunjukan Gatotadalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Kata-kata dapat pergantian itu adalah prerogatif Presiden, yang bisa menerjemahkan hanya Presiden, tidak yang lain termasuk Panglima TNI," kata dia.

Moeldoko juga enggan mengungkapkan pendapatnya mengenai Gatot. "Enggak usah tanya juga sudah tahu kan," kata dia.