Jakarta (ANTARA News) - Kompetisi adalah jantung dalam sebuah organisasi sepak bola. Tanpa kompetisi

matilah sepak bola.




Hingga saat ini, sepak bola nasional belum juga memulai sebuah kompetisi resmi apalagi Badan Sepak Bola Nasional (PSSI) telah dibekukan oleh Pemerintah. Pemerintah tegas tak mengakui kegiatan PSSI sehingga tak satu pun kompetisi resmi mampu digelar PSSI.




Bahkan malah mendapat sanksi berat dari Badan Sepak bola Dunia (FIFA). Semakin tak jelas nasib Kompetisi.




FIFA secara resmi telah mengeluarkan sanksi kepada PSSI karena dinilai telah melanggar Statuta FIFA. Ketetapan ini merupakan hasil dari sidang Komite Eksekutif FIFA usai Kongres FIFA 2015 pada akhir Mei lalu.




"Dengan segala hormat, kami menyampaikan bahwa Komite Eksekutif FIFA telah memutuskan, sesuai dengan Statuta FIFA pasal 14 ayat 1 bahwa PSSI telah disanksi dengan efek yang sesegera mungkin dan berlaku sampai PSSI dapat memenuhi Statuta FIFA pasal 13 dan 17," demikian seperti dikutip surat FIFA kepada PSSI yang diterima di Jakarta, Sabtu (30/5).




PSSI telah dianggap melanggar statuta FIFA pasal 13 dan 17 dengan adanya intervensi oleh pihak luar, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Badan Olahraga Profesional Indonesia.




"Komite Eksekutif FIFA memutuskan Kemenpora RI dan BOPI telah mengintervensi Kepengurusan PSSI dan membawa PSSI melanggar Statuta FIFA pasal 13 dan 17," jelas surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal FIFA Jerome Valcke tersebut.




Dengan adanya sanksi tersebut, PSSI yang menjadi induk olahraga sepak bola Indonesia kehilangan keanggotaannya dan timnas Indonesia dilarang mengikuti kegiatan skala internasional yang diadakan oleh FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).




Sanksi lainnya, PSSI tidak mendapatkan bantuan dari FIFA dan AFC dalam bentuk dana bantuan, program,

atau kursus sepak bola.




Namun dalam ketetapan Sanksi FIFA itu masih memperbolehkan Timnas U-23 Indonesia tampil di ajang multi event SEA Games 2015.




Dampak dari sanksi FIFA itu sejumlah event-event internasional kalender FIFA tidak boleh diikuti Indonesia, berdasarkan keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).




Event-event itu adalah Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 Rusia dan Asia Cup 2019 UEA, Kualifikasi AFC Cup U-16 dan AFC U-19, AFC Cup U-14 Women, AFC Futsal Championship Women 2015 Malaysia, Kualifikasi AFC Futsal Championship 2016 (Zona ASEAN - Kejuaraan Futsal AFF), AFC Cup 2015, Football Development (Pengembangan Sepak Bola).




Langkah untuk bebas dari hukuman FIFA itu, PSSI pimpinan La Nyala Mattaliti berupaya untuk mengundang FIFA dan AFC untuk menemui Presiden RI, Joko Widodo.




Keinginan itu disampaikan oleh Sekjen PSSI, Azwan Karim, "Jadi, harus komunikasi untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya, komunikasinya itu yang susah. Semoga saja, keinginan ini bisa terwujud. Sepak bola Indonesia harus hidup dan berjalan kembali dengan solusi semua pihak duduk bersama,"




Dari segi hukum, PSSI mengajukan gugatan ke PTUN. Majelis hakim PTUN Jakarta menetapkan dalam putusan sela penundaan keberlakuan SK Menpora nomor 01307 terkait pembekuan PSSI pada Senin (25/5).




Sementara Tim Transisi menilai putusan sela majelis hakim PTUN yang menunda keberlakuan SK Menpora nomor 01307 belum memiliki kekuatan hukum tetap dalam putusan akhir dan belum mengikat. Proses pengadilan masih berlangsung hingga keputusan akhir PTUN masih ditunggu.




Dampak lain dari tidak adanya kompetisi resmi ini adalah berkurangnya tingkat kesejahteran pemain. Pemain pun mulai beralih bertanding dalam liga tak resmi alias liga tarkam yang lebih dikenal dengan kompetisi antar kampung. Bahkan ada pemain yang beralih profesi untuk sementara




Salah satu contoh, manajemen klub Sriwijaya FC mengambil kebijakan mengurangi gaji pemain dengan hanya memberikan 10 persen dari nilai kontrak gaji per bulan untuk beberapa pemain, yakni Syakir Sulaiman, Patric Wanggai, Yogi Triana, dan Pelatih Benny Dollo, dan Asisten Pelatih Hendri Susilo.




Sedangkan untuk pemain lain diputuskan hanya menerima gaji 25 persen dari kontrak kerja, antara lain Asri Akbar, Titus Bonai, Ferdinand Sinaga, Fakruddin, Wildansyah, dan Jeki Arisandi.




Sedangkan para pemain asing yakni Morimakan Koita (Mali), Abdulaye Maiga (Mali), Goran Ljubojevic (Kroasia), dan Raphael Maittimo (naturalisasi Belanda) dihentikan kontrak kerjanya, dan telah kembali negara mereka.





Piala Kemerdekaan




Untuk menyelamatkan pemain, Klub Sriwijaya FC bersedia untuk mengikuti turnamen yang dikelola Tim Transisi PSSI bentukan Kemenpora untuk menyelamatkan karir para pemain, setelah kompetisi liga profesional ISL dihentikan PT Liga Indonesia (PSSI).




"Manajemen tidak mau melihat ke belakang. Intinya bagaimana agar pemain ini bisa merumput lagi. Keputusan ini untuk menyelamatkan pemain daripada ikut turnamen antarkampung (tarkam)," kata Sekretaris Tim Sriwijaya FC Achmad Haris.




Haris menerangkan, keputusan ini sekaligus untuk menilai kemampuan Tim Transisi dalam mengelola kompetisi.




"Jika tim transisi mampu menghasilkan suatu kompetisi yang lebih kompetitif, serta banyak diikuti klub peserta ISL sebelumnya, mengapa tidak."




Hal senada disampaikan Presiden Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) Ponaryo Astaman yang berpendapat Tim Transisi menggelar kompetisi merupakan suatu hal yang sah-sah saja.




Mantan pemain timnas tersebut menilai Tim Transisi merupakan bagian dari pemerintah yang memiliki kesempatan untuk menangani persepakbolaan Indonesia di saat FIFA memberi sanksi PSSI.




Namun Ponaryo mengingatkan agar pemerintah juga tidak melupakan aturan main yang sudah ditetapkan sebelumnya.




"Sah-sah aja, tapi juga jangan dilupakan mekanismenya. Artinya dalam sebuah kompetisi atau organisasi kita tidak bisa lepas dari aturan main," ujar dia.




Ponaryo menyatakan agar nantinya Tim Transisi bisa mengeluarkan regulasi yang bisa diterima oleh semua

pihak agar kompetisi berjalan lancar.




"Kita tetap harus menciptakan regulasi yang bisa diterima oleh semua pihak, sehingga tidak ada lagi

rasa takut buat klub untuk berkompetisi, rasa bimbang buat pemain untuk ikut dalam kompetisi. Ini yang

harus mereka pikirkan," kata Ponaryo.




Sementara Bobotoh melakukan aksi damai menyatakan seharusnya Menpora Imam Nahrawi dan PSSI bisa duduk bersama dalam menyelesaikan kisruh persepakbolaan Indonesia.




Dibekukannya PSSI oleh FIFA itu sangat besar dampaknya bagi klub sepak bola yang ada, salah satunya

Persib. Dampak bagi Persib sendiri ialah Persib enggak bisa main lagi, sponsor hilang semua, dan lain-lain.




Pendapat sama disampaikan Mantan ketua PSSI Agum Gumelar meminta agar pola yang dilakukan tidak dengan membekukan PSSI, tetapi langkah bersama antara pemerintah dan komunitas sepak bola nasional memperbaiki kekurangan yang ada.




Jadi kami menyarankan kita benahi persepakbolaan nasional, tapi PSSI harus aktif kembali. Karena kompetisi harus jalan. Tanpa kompetisi tidak ada pembinaan. Dan, kompetisi menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, juga jadi hiburan rakyat. Kalau ini ditiadakan ini akan sangat merugikan, terutama dalam proses pembinaan sepak bola.




Sementara itu, Menpora Imam Nahrawi menyatakan masalah yang terjadi di FIFA saat ini karena adanya dugaan korupsi dan mundurnya Presiden FIFA Sepp Blatter merupakan momentum untuk melakukan reformasi sepak bola Indonesia.




Seperti dikutip Reuters, Sepp Blatter mengundurkan diri sebagai presiden FIFA pada Selasa (2/6), empat hari setelah terpilih kembali untuk masa jabatan kelima.




Pria 79 tahun tersebut, mengumumkan keputusan itu pada konferensi pers di Zurich, enam hari setelah FBI

menggerebek hotel di Zurich dan menahan tujuh pejabat FIFA.




Ia terpilih kembali setelah satu-satu rivalnya, Pangeran Ali bin Al Hussein asal Jordania, mengundurkan

diri setelah mendapatkan 73 suara berbanding 133 suara milik Blatter pada putaran pertama pemungutan suara.




"Beberapa bulan ke depan akan ada perubahan besar-besaran untuk menata kembali persepakbolaan Indonesia. Statuta FIFA bukan panduan sempurna yang harus ditakuti, bangsa Indonesia tidak boleh takut," kata Imam.




Akhirnya, pemerintah memutuskan menggelar turnamen sepak bola Piala Kemerdekaan yang memperebutkan Piala Presiden akan digulirkan pada 2 Agustus mendatang dengan peserta adalah kesebelasan perserikatan atau oleh pemain amatir.




Pemerintah menyediakan total hadiah Rp10 miliar, masing-masing Rp5 miliar untuk juara pertama, Rp3 miliar bagi juara kedua dan Rp2 miliar bagi juara ketiga.




Pemerintah juga menggulirkan kompetisi usia dini di berbagai tingkatkan untuk mendorong kegiatan sepak bola nasional.




"Kita akan concern untuk segera menyelenggarakan turnamen usia dini, usia 13, 15, 17, dan 19 kita akan laksanakan setelah bulan puasa," kata Menpora.




Sementara itu untuk kompetisi profesional, Menpora mengatakan saat ini masih mencari format yang tepat dan operator pelaksana liga profesional.




"Sementara untuk liga kami cari operator yang mau melakukan perputaran kompetisi yang diikuti klub profesional, dan tidak harus 18 (klub-red), silakan klub yang ingin bersama memutar liga ini kita akan

membuka diri," tegasnya.