Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Panitia Kerja Minyak dan Gas (Panja Migas) Komisi VII DPR Satya Widya Yudha kecewa kepada PT Pertamina yang telah bersikap tak kooperatif saat Panja Migas Komisi VII DPR RI berkunjung ke kantor PT Pertamina hari ini.

Menurut Satya Widya Yudha, jajaran direksi PT Pertamina menelantarkan Panja Migas yang dipimpin oleh Mulyadi selama kurang lebih satu jam tanpa ada kabar berita. Jajaran direksi PT Pertamina tidak satupun menemui Panja Migas Komisi VII DPR RI.

"Kita sangat kecewa karena seharusnya perusahaan nasional yang cukup besar, saat mendapatkan kunjungan Panja Migas, mereka harus menempatkan ini sebagai prioritas korporasi, tapi PT Pertamina tidak memprioritaskan itu. Ini sangat mengecewakan karena tidak ada satupun direksi yang menerima," kata Satya Widya Yudha di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Ditambahkan oleh politisi Partai Golkar itu, kunjungan pimpinan dan anggota Panja Migas Komisi VII DPR RI sebanyak 14 orang itu sudah dijadwalkan jauh sebelumnya. Bahkan, katanya, kunjungan Panja Migas itu didampingi oleh licence officer dari PT Pertamina.

"Mereka mengatakan bahwa mereka sebetulnya siap tapi waktunya tidak pas. Kami

berangkat ditemani licence officer dari PT Pertamina yang menginformasikan bahwa kita

segera berangkat karena ditunggu direksi, tapi kenyataannya tidak. Ini tidak pantas dilakukan oleh PT Pertamina," katanya.

Kunjungan Panja Migas Komisi VII DPR RI ke kantor pusat PT Pertamina itu dalam rangka sidak terkait pembubaran PT Petral dan berganti nama dengan Integreted Supply Chain (ISC).

"Ini membuktikan ketidaksiapan PT Pertamina menerima kita dalam rangka sidak ISC. Kunjungan kami sebagaimana yang telah diputuskan pada rapat Panja Migas sebelumnya. Sebetulnya PT Pertamina sangat paham maksud dan tujuan kunjungan Panja Migas ini, namun PT Pertamina tidak siap menerima kita sesuai jam yang ditentukan haPri ini. Kami ditelantarkan dari pukul 12.00-13.00 WIB, kami belum diterima dan kami putuskan kami pulang," kata Satya.

Atas tindakan itu, Panja Migas Komisi VII DPR RI akan meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi terhadap PT Pertamina.

"Panja Migas meminta BPK melakukan audit investigasi terhadap PT Pertamina. Kita minta BPK untuk membantu Panja Migas agar kita tahu permasalahan importasi dan eksportasi crude, lantas penyimpangan yang terjadi serta keberadaan PT Petral dan dipindahtangankan ke ISC," demikian Satya Widya Yudha.