Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bagi parpol yang diketuai oleh Megawati tersebut tidak pernah ada permintaan uang mahar pada calon saat proses pencalonan yang bersangkutan dalam tahapan pemilu atau pilkada.

"Kami tak pernah meminta mahar dari para calon, yang ada hanya gotong royong," kata Hasto saat ditemui di Kantor Sekretariat Taruna Merah Putih, Jalan Teuku Cik Ditiro, Jakarta, Jumat.

Gotong royong yang dimaksud Hasto tersebut adalah mengadakan survei potensi pemilih calon yang akan diusung, acara debat atau focus group discussion serta menyewa para ahli kejiwaan untuk melakukan proses seleksi calon yang membutuhkan biaya tidak sedikit.

"Yang kami katakan ini, sebelum rekomendasi wajar saja partai politik menggunakan metode seleksi baru dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diusungnya," ujar dia.

Kendati demikian dirinya enggan hal tersebut dikategorikan termasuk pada pelanggaran dalam Undang-Undang dan menyalahi aturan norma di masyarakat serta etika berpolitik.

"Yang kami lakukan tersebut, bagi saya bukan pelanggaran. Yang dikatakan pelanggaran adalah jual beli rekomendasi, lalu kami terima dana kampanye itu pelanggaran menurut UU, tapi kan kami menggunakan metode seleksi baru jadi jangan artikan ini jual beli jabatan," ujarnya.

Menurut Hasto gotong royong tersebut hanya dilakukan di beberapa daerah yang tidak memiliki sumber daya, sehingga pihak PDIP merasa perlu melakukan urunan untuk membiayai proses seleksi para calon sendiri.

Dia menegaskan PDIP sendiri melarang adanya praktik mahar untuk membeli rekomendasi partai. Hasto juga menilai pihak yang menjadikan seolah-olah urunan dalam proses seleksi calon tersebut adalah pungutan, telah mengkerdilkan makna dari gotong royong.

"PDIP sendiri telah melarang hal tersebut didalam peraturan partai, saya melihat mereka pihak yang menjadikan pembiayaan proses seleksi seolah pungutan itu, mengkerdilkan arti gotong royong tersebut," ujarnya.