Bantul (ANTARA News) - Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tri Budiarto mengingatkan rakyat Indonesia terhadap potensi bencana alam yang suatu saat melanda di wilayah Tanah Air.

"NKRI merupakan negara besar dengan potensi sumber daya alam melimpah, namun dibalik itu Indonesia juga menyimpan berbagai potensi terjadinya bencana alam," katanya saat Apel Siaga Refleksi Sembilan Tahun Gempa Bumi 2006 di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, sumber daya alam dan bencana alam merupakan dua sisi dalam mata uang negara Indonesia, yang menggambarkan suatu keadaan dalam memanfaatkan sumber daya alam melimpah dibalik berbagai potensi bencana alam yang mengancam.

"Banyak bencana terjadi karena kecerobohan dan keserakahan manusia dalam memanfaatkan sumber daya, serta lemahnya penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya berakibat pada kejadian bencana di Indonesia," kata dia.

Tri Budiarto mengatakan, Kabupaten Bantul merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, seperti bencana gempa bumi pada 2006 tersebut menunjukan bahwa ancaman bencana gempa di Bantul merupakan suatu hal yang nyata.

"Dengan begitu, mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat harus dapat hidup harmonis dan menyelaraskan diri dengan alam dan lingkungan yang memiliki berbagai macam ancaman bencana dengan berbagai tingkat risiko," katanya.

Ia juga mengatakan, pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa gempa bumi 2006 adalah masyarakat makin menyadari bahwa hidup di wilayah dengan ancaman bencana, sehingga perlu terus meningkatkan kemampuan dalam penanganan maupun pengurangan risiko bencana.

Menurut dia, BNPB juga sangat memberikan apresiasi terhadap bermunculannya berbagai komunitas relawan yang bergerak dalam kegiatan pengurangan risiko bencana maupun komunitas rescue yang bergerak dalam penanganan darurat bencana.

"Pemerintah menyadari upaya penanggulangan bencana yang meliputi pra-bencana, saat-bencana dan pascabencana merupakan tugas berat yang mustahil diselesaikan sendiri, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk membina dan fasilitasi berbagai komunitas relawan penanggulangan bencana di Indonesia," katanya.