Komisi IV DPR RI dukung pembentukan Pansus Beras Sintetis
25 Mei 2015 13:38 WIB
Polisi memeriksa karung beras di pergudangan Kalimas Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/5/2015). Razia yang digelar di gudang-gudang beras di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tersebut guna mengantisipasi beredarnya beras plastik di masyarakat. (ANTARA FOTO/Didik Suhartono)
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi IV DPR RI, Anton Sihombing setuju usul pementukan Panitia Khusus (Pansus) Beras Sintetis.
"Saya setuju dibentuknya Pansus beras sintetis. Besok, Komisi IV DPR RI akan rapat dengan Menteri Pertanian untuk membahas dan membentuk Pansus Beras Sintetis," kata Anton di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Pembentukan Pansus Beras Sintetis itu, katanya, karena pemerintah tidak juga menemukan pelaku yang mengedarkan beras sintetis itu.
"Negara sebesar ini masak tidak bisa mendapatkan siapa, dari mana beras sintetis itu. Ini bukan jadi masalah nasional saja, kita juga malu terhadap luar negeri, masak beras kita dari plastik," kata politisi Partai Golkar itu.
Selain itu, pembentukan Pansus Beras Sintetis itu karena ingin meminta pertanggungjawaban dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.
"Kita minta pertanggungjawaban dari Kementerian Pertanian dan Perdagangan. Kejadian yang sangat memalukan dan menampar wajah pemerintah," kata Anton.
.
"Saya setuju dibentuknya Pansus beras sintetis. Besok, Komisi IV DPR RI akan rapat dengan Menteri Pertanian untuk membahas dan membentuk Pansus Beras Sintetis," kata Anton di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Pembentukan Pansus Beras Sintetis itu, katanya, karena pemerintah tidak juga menemukan pelaku yang mengedarkan beras sintetis itu.
"Negara sebesar ini masak tidak bisa mendapatkan siapa, dari mana beras sintetis itu. Ini bukan jadi masalah nasional saja, kita juga malu terhadap luar negeri, masak beras kita dari plastik," kata politisi Partai Golkar itu.
Selain itu, pembentukan Pansus Beras Sintetis itu karena ingin meminta pertanggungjawaban dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.
"Kita minta pertanggungjawaban dari Kementerian Pertanian dan Perdagangan. Kejadian yang sangat memalukan dan menampar wajah pemerintah," kata Anton.
.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
Tags: