Yogyakarta (ANTARA News) - Kerja sama di bidang kemaritiman antara Indonesia dengan Tiongkok memerlukan kontrol agar tetap menjaga kedaulatan negara, kata Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno.

"Bentuk hubungan diplomatik, serta kerja samanya (Indonesia-Tiongkok) tidak perlu berlebihan. Biasa saja," kata Arif Havas saat memaparkan materinya bertema Peluang Kerja Sama Kemaritiman di Kawasan Asia Afrika dalam Lokakarya Forum Komunikasi Kelitbangan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat.

Indonesia, kata dia, selama ini memiliki politik bebas aktif. Hal itu tidak hanya masuk ranah diplomasi, melainkan harus masuk dalam berbagai pertimbangan berbagai program nasional.

Menurut dia, kendati pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo menekankan pada penguatan kemaritiman, maksimalisasi pembangunan infrastruktur di bidang kemaritiman misalnya pelabuhan tidak perlu mengandalkan negara lain.

Tiongkok, menurut dia, pernah membantu proyek reklamasi untuk pembangunan pelabuhan di Sri Lanka senilai 1,43 miliar dolar. Namun pada akhirnya sepertiga pelabuhan itu digunakan untuk pelabuhan kapal-kaal perang Tiongkok.

Dengan contoh kasus tersebut, Arif Havas bermaksud mengingatkan agar kedaulatan negara tetap perlu diutamakan dalam kerja sama di sektor maritim, misalnya dalam rencana pembangunan 24 pelabuhan inti sebagai Tol Laut seperti yang akan dimulai di Sorong, Papua Barat.

"Apalagi kita kan sudah memiliki pengalaman Freeport, tentu kita tidak ingin itu terulang lagi," katanya.

Selain itu, menurut dia, Tiongkok sejak lama memiliki misi untuk mengontrol lalu lintas di Samudera Hindia, selain menguasai Laut Cina Selatan. Salah satu caranya dengan memiliki pangkalan-pangkalan atau pelabuhan di negara lain di Asia Pasifik.

Menurut dia, meskipun pembangunan maritim membutuhkan kerja sama dengan investor asing, namun persentase terbesar jangan sampai dikuasai investor asing. "Ya, kalau bisa kita bangun sendiri kenapa tidak," kata dia.