Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan penyerapan anggaran belanja hingga 94 persen pada akhir 2015, dengan mengambil sejumlah langkah percepatan pengadaan proyek.

"Akhir tahun kami optimistis 94 persen, atau sekitar Rp110 triliun. Tidak mungkin terserap semua 100 persen, karena ada sisa tender maupun administrasi," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Jakarta, Kamis.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan salah satu Kementerian Lembaga yang memiliki belanja modal besar dan berkontribusi pada pembangunan sektor infrastruktur di Indonesia.

Basuki menjelaskan dari keseluruhan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp118 triliun, sebanyak Rp94,5 triliun dimanfaatkan belanja modal dan konstruksi untuk mendorong percepatan program prioritas.

Dari belanja modal tersebut sebanyak Rp9 triliun dimanfaatkan untuk kontrak multiyears dan sebesar Rp85,5 triliun dimanfaatkan untuk lelang pengadaan barang dan jasa 2015 yang terdiri atas 14.500 paket pengerjaan.

"Sampai saat ini Rp50,6 triliun sudah kontrak, yang sedang dalam proses lelang Rp20 triliun dan persiapan untuk pengumuman lelang selanjutnya Rp15 triliun. Akhir Juni diprediksi (belanja modal) bisa 15 persen terserap," ujarnya.

Berbagai program prioritas yang didanai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah penyediaan bibit, pupuk, penyuluhan serta irigasi, jalan serta jembatan dan rehabilitasi tiga juta hektare lahan.

Selain itu, proyek konektivitas dengan prioritas infrastruktur di kawasan perbatasan Kalimantan, Papua dan NTT, program satu juta rumah dan pemenuhan kebutuhan air minum serta sanitasi dan rumah khusus.

"Untuk perbatasan termasuk Rp2 triliun bagi jalan paralel jalur Entikong Kalimantan, serta pembangunan jalan tol yang ditanggung pemerintah sebesar Rp5,7 triliun termasuk untuk pengadaan tanah," jelas Basuki.

Hingga 15 Mei 2015, realisasi belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat baru mencapai Rp6,4 triliun. Namun, diperkirakan alokasinya meningkat setelah selesainya proses restrukturisasi organisasi maupun nomenklatur.

"Realitanya kami ada penggabungan nomenklatur antara Pekerjaan Umum dengan Perumahan Rakyat, selain karena ada penyelesaian DIPA. Mudah-mudahan (setelah adanya pembenahan, penyerapan) mulai meningkat pada triwulan II," kata Basuki.