Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan menyatakan beredarnya beras sintetis atau beras plastik adalah bukti bahwa pemerintah lalai mengawasi izin impor beras.

"Hal ini jelas bertentangan dengan semangat Program Ketahanan Pangan yang menjadi salah satu visi Presiden Jokowi," kata Heri di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Ia menganggap pemalsuan beras plastik ini sebagai masalah serius karena sudah menyentuh kebutuhun sehari-hari dan kesehatan masyarakat sehingga harus segera diatasi.

Dia meminta pemerintah tidak melempar tanggung jawab, sebaliknya harus segera bertindak.

"Masyarakat butuh respon yang solutif dan koordinasi yang baik antar kementerian. Faktanya, masyarakat sedang terancam kesehatannya oleh peredaran beras plastik yang menyebakan kanker," kata Wakil Ketua Komisi VI ini.

Harga beras yang terus naik dan tidak menentu menjadi pintu masuk bagi produk berbahaya terbukti dari beredarnya beras plastik ini, kata dia.

‎"Lemahnya peran Bulog mengantisipasi penimbunan beras oleh tengkulak yang telah mendistorsi pasar beras juga menjadi salah satu alasan beredarnya beras plastik melalui kebijakan impor beras," ujar Heri.