Jakarta (ANTARA News) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk terus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk terus mengawasi kekayaan para calon kepala daerah.

"Tadi saya bisik-bisik dengan Menteri Keuangan kenapa KPU diberikan penghargaan apa urusannya dengan pajak, ternyata ada hubungannya," ujar Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa dari calon-calon kepala daerah seperti bupati, wakil Bupati, walikota dan Walikota, Gubernur dan Wakil Gubernur dan tentu saja Presiden dan Wakil Presiden pada saat Pilpress (pemilihan Presiden) ternyata data-datanya ada komplit di KPU.

Menurut Presiden Jokowi, KPU memiliki semua data kekayaan dan jumlah pajak dari seluruh calon-calon yang akan maju ke kancah pemilihan umum.

Presiden Jokowi juga meminta agar kerjasama yang sudah terjalin selama ini dapat ditingkatkan lagi untuk menyeleksi calon pemimpin yang bersih dan bebas dari korupsi.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015 menjadi sarana masyarakat untuk memilih pemimpinnya, keberhasilan penyelenggaran membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk dari perserta Pemilu.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan bahwa sampai saat ini KPU telah menjalankan tahapan penyelenggaraan Pilkada 2015, diantaranya membuka kesempatan kepada para calon perseorangan untuk mengumpulkan dukungan bagi pemenuhan persyaratan.