Jakarta (ANTARA News) - Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait tidak mempermasalahkan rencana mahasiswa unjuk rasa secara besar-besaran bertepatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), Rabu (20/5), untuk mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Inilah karakter mahasiswa yang kritis. Ini baik karena bentuk penyaluran aspirasi demokrasi lewat tuntutan mereka, asalkan tidak anarkis," kata politisi yang akrab disapa Ara saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Diberitakan, banyak mahasiswa akan menggelar aksi demonstrasi secara besar-besaran saat Harkitnas di sejumlah titik di ibu kota negara.

Aksi ini juga untuk mengenang peristiwa reformasi yang nantinya akan diikuti ribuan mahasiswa dan anggota LSM. Mereka akan melakukan aksi di Bundaran HI, Gedung DPR RI dan Istana Negara.

Sejumlah unjuk rasa juga sudah dilakukan para mahasiswa seperti oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di depan Istana Presiden, Selasa. Mereka menuntut Presiden Jokowi agar meletakkan jabatannya sebagai orang nomor satu di Indonesia dengan alasan belum mampu mensejahterakan masyarakat sesuai janji saat kampanye.

Ara yang juga Ketua Umum Taruna Merah (TMP) mengatakan tuntutan mahasiswa itu justru merupakan bentuk komunikasi antara mahasiswa dengan presiden. Mahasiswa memiliki hak bersuara asalkan tidak diikuti aksi merusak atau vandalisme.

"Harkitnas ini menjadi bentuk optimisme bahwa pemerintah telah bekerja untuk mengupayakan kesejahteraan. Jika memang ada yang belum sejahtera maka itu memang kenyataan. Peran pemerintah adalah menekan angka itu dan jangan sampai bertambah dan lebih baik lagi jika berkurang," kata dia.

Menurut dia, pengangguran dan orang miskin akan ada. Maka dari itu pemerintahan Jokowi-JK terus berupaya menguranginya. Dengan kata lain, dia menampik anggapan bahwa pemerintah gagal mengatasi ketidakadilan ekonomi dan ketidakmerataan kesejahteraan.

Sementara itu, Harkitnas bagi Ara merupakan momentum bagi setiap elemen bangsa untuk terus bekerja.

"Bangkit sendiri merupakan kata kerja, di situlah kita semua bekerja. Ada kemauan dan ada aksi. Bagi pemerintah adalah kita melayani bukan minta untuk dilayani," kata dia.