Triwulan 1 2015 ditutup dengan rekor pertumbuhan ekonomi paling rendah sejak 2009, yaitu 4,7 persen saja padahal target pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla di atas angka itu, yaitu 5,7 persen. Argumentasi yang pula mengemuka tentang capaian ini juga menyangkut ketersediaan dan interkoneksi infrastruktur selain pelemahan ekonomi dunia.
Pada triwulan 1 2014 --dalam pemerintahan Susilo Yudhoyono-Boediono-- angka pertumbuhan ekonomi itu di atas 5 persen.
"Ini harus dicari jalan keluarnya," kata Hamzah, sebelum mengikuti pertemuan konsultasi Presiden Jokowi dengan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi II DPR, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin.
Ia menyebutkan di antara hasil kunjungan kerja ke daerah oleh anggota DPR selama reses adalah perlambatan ekonomi yang memukul masyarakat.
"Harus ada jalan keluar yang tepat, kalau ada masalah, mari sama-sama dipercepat penyelesaiannya," katanya.
Ia menyebutkan di daerah perlambatan ekonomi dikhawarirkan para bupati dan gubernur. "Mereka banyak yang komplain," katanya.
Menurut dia, salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah pelaksanaan APBNP 2015.
"DPR khan sudah memudahkan pemerintah dalam pembahasan APBN Perubahan 2015, tetapi mengapa ada perlambatan. Ini menjadi pertanyaan publik," katanya.
Ia menyebutkan presiden juga fungsi legislasi sehingga tidak hanya menjadi urusan DPR tapi juga presiden.
"Karena kalau presiden mengajukan UU dan masuk di prolegnas maka semua kajian dasar dan prosedurnya itu harus dipenuhi oleh pemerintah dalam hal ini siapa yang ditunjuk presiden dalam ampres sehingga kalau ada keterlambatan kami akan mengecek," katanya.
"Ini harus dicari jalan keluarnya," kata Hamzah, sebelum mengikuti pertemuan konsultasi Presiden Jokowi dengan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi II DPR, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin.
Ia menyebutkan di antara hasil kunjungan kerja ke daerah oleh anggota DPR selama reses adalah perlambatan ekonomi yang memukul masyarakat.
"Harus ada jalan keluar yang tepat, kalau ada masalah, mari sama-sama dipercepat penyelesaiannya," katanya.
Ia menyebutkan di daerah perlambatan ekonomi dikhawarirkan para bupati dan gubernur. "Mereka banyak yang komplain," katanya.
Menurut dia, salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah pelaksanaan APBNP 2015.
"DPR khan sudah memudahkan pemerintah dalam pembahasan APBN Perubahan 2015, tetapi mengapa ada perlambatan. Ini menjadi pertanyaan publik," katanya.
Ia menyebutkan presiden juga fungsi legislasi sehingga tidak hanya menjadi urusan DPR tapi juga presiden.
"Karena kalau presiden mengajukan UU dan masuk di prolegnas maka semua kajian dasar dan prosedurnya itu harus dipenuhi oleh pemerintah dalam hal ini siapa yang ditunjuk presiden dalam ampres sehingga kalau ada keterlambatan kami akan mengecek," katanya.