Medan (ANTARA News) - Nahdlatul Ulama (NU) tidak ada melakukan lobi politik untuk mempertahankan kadernya sebagai menteri dalam Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"NU hanya jamiyah diniyah atau lembaga keagamaan yang terus menyuarakan suara rakyat," kata Sekretaris Jenderal NU Marsudi Syuhud di sela silaturahim dengan peserta Pra-Muktamar Nahdlatul Ulama di Aula Pesantren Al-Kautsar, Medan, Sumatera Utara, Sabtu malam.

Menurut dia, meski peduli dengan perpolitikan bangsa tetapi NU tidak akan melakukan lobi untuk mempertahankan kadernya sebagai menteri.

Sebagai ormas, NU hanya mengingatkan kadernya yang dipercaya dalam pemerintahan untuk menjalankan tugas dengan baik untuk kemajuan bangsa yang mencapai cita-cita NU.

NU, kata dia, menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menilai kinerja kader NU yang ada dalam pemerintahan.

"Kalau belum sesuai dengan angan-angan masyarakat atau mimpinya Presiden, terserah Presiden," katanya. "Itu semua kan urusannya Presiden. Pasti ada penilaian, yang menilailah kayak apa. Gitu aja."

Kader NU yang menjadi Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar enggan mengomentari rencana perombakan kabinet yang menjadi salah satu isu politik nasional saat ini.