Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah daerah perlu mempercepat transformasi pengembangan ekonomi, dari yang sebelumnya hanya mengoptimalkan hasil mentah sumber daya alam, menjadi pemanfaatan ekonomi berbasis industri bernilai tambah, kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof A. Chaniago.

"Kami ingin memprovokasi daerah-daerah yang kaya sumber daya alam untuk mempercepat transformasi ekonomi, dengan membangun kawasan industri, pusat-pusat pelatihan dan pendidikan," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof A. Chaniago dalam forum konsultasi dengan para Gubernur di Jakarta, Senin malam.

Hadir dalam forum konsultasi tersebut, antara lain Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama, Plt Gubernur Banten Rano Karno dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.

Andrinof menuturkan, kajian Bappenas menemukan fakta bahwa pertumbuhan ekonomi yang melambat di sejumlah provinsi dalam beberapa tahun terakhir dikarenakan provinsi tersebut hanya memanfaatkan hasil mentah dari sumber daya alam. Tanpa menyebutkan secara rinci, dia mengatakan terdapat tujuh provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat dalam beberapa tahun terakhir.

Sedangkan, sejumlah provinsi yang tidak hanya bergantung dari hasil alam, namun juga telah mengoptimalkan sektor lainnya seperti manufaktur dan membangun industri menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkelanjutan.

"Jika tujuh daerah itu melampaui transformasi itu, saya yakin Indonesia memulai babak baru yakni negara dengan perekonomian yang kuat dan berkualitas," kata dia.

Pemerintah pusat, lanjut dia, berupaya mengakomodir kebutuhan daerah untuk membangun kawasan industri dan kebutuhan untuk ekonomi berkelanjutan, salah satunya dengan memprioritaskan infrastruktur listrik.

Proyek pembangkit listrik dengan total 35 ribu megawatt hingga 2019, ujar dia, ditujukan untuk memfasilitasi pengembangan kawasan industri terutama di luar Jawa, selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

"Maka itu jika para Gubernur gigih, ngotot untuk membangun listrik itu suatu yang wajib kita respon," ujar dia.

Pemerintah memetakan sasaran pembangunan untuk daerah-daerah, khususnya di luar Jawa, dalam dimensi pembangunan antarkewilayahan.

Salah satu tujuan pembangunan dimensi antarkewilayahan ini untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa.

Selain itu, pemerintah juga ingin menyasar peningkatan peran daerah dalam pembentukan Produk Domestik Bruto nasional yang selalu didominasi Pulau Jawa sebesar 58 persen, dan sisanya luar Jawa sebesar 42 persen, menurut data 2013.

Andrinof sebelumnya mengatakan pemerintah ingin kontribusi luar Jawa dapat naik minimal mencapai 45 persen terhadap PDB nasional pada 2015.