Jember (ANTARA News) - Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka mendorong Kabupaten Jember, Jawa Timur, memiliki peraturan daerah tentang jaminan sosial dan badan penyelenggara jaminan sosial baik kesehatan maupun ketenagakerjaan.

"Saya berharap Jember bisa menjadi pelopor Perda Jaminan Sosial dan BPJS. Pasuruan bisa, masak Jember tidak bisa," kata Rieke saat berada di Jember, Minggu.

Pasuruan, lanjut dia, memiliki Perda tentang Ketenagakerjaan, sedangkan undang-undang tentang Jaminan Sosial bisa diturunkan menjadi perda di masing-masing kabupaten/kota.

"Melalui perda, implementasi pelaksanaan jaminan sosial menjadi lebih cepat, sehingga apa yang dikerjakan pusat dan mana yang di daerah bisa menjadi jelas," ucap pemeran Oneng dalam sinetron komedi tersebut.

Menurut dia, salah satu persoalan penting terkait jaminan sosial adalah pendataan dan DPR terus mendesakkan pendataan ulang, selain 86,4 juta jiwa penerima jaminan sosial yang sudah ditetapkan.

Penggunaan data 2011, lanjut dia, sudah terlalu lama dan pendataan ulang seharusnya tidak hanya menggunakan 14 variabel yang dipakai Badan Pusat Statistik (BPS).

"Variabelnya harus ditambah, termasuk variabel yang dipakai oleh BKKBN, jadi tidak hanya yang dipakai BPS. Kami sedang mendesakkan agar ada one single policy untuk variabel pendataan warga miskin yang dipakai, sehingga semua lembaga memakai variabel yang sama dan antarlembaga tidak beda datanya," paparnya.

Misalnya, warga yang pendapatannya kurang dari besaran upah minimum kabupaten (UMK) masuk kategori miskin karena di sejumlah negara, pendapatan per bulan menjadi salah satu variabel dalam mengukur kemiskinan sebuah negara.

Di hadapan puluhan pengurus dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jember, Rieke menantang, anggota DPRD Jember dari Fraksi PDIP mendesakkan perda tersebut karena Perda Jaminan Sosial berhubungan dengan hajat hidup orang banyak.

"Saya jauh-jauh datang dan diundang ke sini, rugi kalau tidak ada hasilnya. Ngapain ngundang Oneng, kalau tidak ada hasil, apa faedahnya. PDIP harus mendesakkan Perda itu," tegasnya saat menyampaikan pidato dan pandangannya tentang Sistem Jaminan Sosial dan BPJS di salah satu hotel di Jember.