Makassar (ANTARA News) - Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Sulawesi Selatan menyambut baik usulan Ketua Dewan Pertimbangan Golkar, Akbar Tandjung, untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) demi menyelesaikan konflik kepemimpinan di DPP.

"Saya pikir seluruh kader harus berkonsentrasi agar Golkar tidak kehilangan momentum politik. Politik itu berpacu dengan waktu. Saya rasa itu solusi yang terbaik dan saya dukung adanya Munaslub," ujar Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Kamis.

Dia mengatakan, Partai Golkar di Indonesia khususnya di Sulsel masih merupakan partai tertua dan terbesar sejak tiga dekade dan telah menghasilkan banyak kepala daerah.

Bahkan pada momentum pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar akhir tahun 2015 ini menjadi pertaruhan dari Golkar untuk kembali menguasai pemerintahan sesuai dengan visinya yakni Suara Golkar Suara Rakyat.

Sedangkan Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD II Golkar Jeneponto, Hoist Bachtiar mengatakan wacana untuk menggelar Munaslub sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah dualisme kepengurusan di tingkat DPP Golkar antara kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie (Ical).

"Munaslub adalah alternatif yang paling bagus menurut saya. Tapi kita pada dasarnya ikut apa yang menjadi keputusan DPD I, karena kita DPD II sudah bulatkan tekat untuk menyerahkan keputusan ke DPD I," katanya.

Hal serupa diungkapkan Ketua DPD II Golkar Gowa, Tenri Olle Yasin Limpo yang menginginkan permasalahan dualisme kepengurusan partai Golkar bisa segera diakhiri sebelum tenggat waktu dimulainya proses Pilkada.

Ketua Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Sulsel ini mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada DPD I tentang langkah mendukung dilaksanakannya Munaslub.

"Apapun yang akan dilakukan, pokoknya konflik dualisme harus diakhiri. Kita ikut saja keputusan DPD I. Ini jelas merugikan kader Golkar di daerah yang lagi persiapan untuk melaksanakan pilkada," katanya.

Wakil Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Armin Mustamin Toputiri mengatakan Munaslub merupakan jalan keluar terakhir untuk mengakhiri konflik dualisme kepengurusan DPP Golkar antara kubu Aburizal Bakrie dengan kubu Agung Laksono.

"Dengan Munaslub, itu bisa mengembalikan kedaulatan Golkar yang selama ini direbut. Munaslub juga mengembalikan mandat kader Golkar," ujar anggota Komisi C Bidang Keuangan dan Aset DPRD Sulsel ini.

Armin Mustamin menilai penyelesaian konflik dualisme kepengurusan melalui peradilan tidak akan menyelesaikan masalah dengan singkat karena proses ini pun akan sangat panjang.

Alasannya, dengan keluarnya keputusan pengadilan nantinya yang memenangkan salah satu kubu, maka kubu yang lainnya akan tidak puas dan kembali melakukan banding atas putusan tersebut.

"Kalau Munaslub digelar sudah tidak ada lagi rasa ketidakpuasan dengan putusan yang dihasilkan. Karena di Munaslub seluruh kader memiliki ruang yang sama," terangnya.