Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Koperasi dan UKM membantah Koperasi Unit Desa (KUD) tak lagi berperan dalam distribusi pangan, melainkan karena tidak lagi dilibatkan secara khusus.

"Masih banyak KUD yang memiliki potensi besar untuk menjalankan distribusi pangan, tapi sayangnya banyak yang tidak diberikan kesempatan untuk itu," kata Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, sampai saat ini terdapat 6.576 KUD yang memiliki Gudang Lantai Jemur dan Kios (GLK) dari yang berkapasitas mulai 130 ton hingga 1.000 ton.

Dari angka itu, sebanyak 1.919 KUD di berbagai provinsi masih menjalankan fungsi dalam distribusi dan penyimpanan beras.

Beberapa provinsi yang KUD-nya masih menjalankan fungsi optimal dalam distribusi beras di antaranya Aceh 7 KUD, Sumatera Utara 37 KUD, Sumatera Barat 2 KUD, Lampung 3 KUD, dan Jawa Timur 556 KUD.

Selain itu Jawa Barat 307 KUD, Jawa Tengah 555 KUD, DIY 34 KUD, Sulawesi Barat 4 KUD, Bali 53 KUD, Sulawesi Selatan 233 KUD, Kalimantan Selatan 4 KUD, Kalimantan Barat 13 KUD, dan NTB 101 KUD.

"Tidak benar kalau KUD tidak berperan, kalau perannya menurun itu mungkin saja, namun itu lebih disebabkan karena sistem distribusi pangan terutama beras yang dibuka untuk semua pelaku usaha sejak 2003," ujarnya.

Kebijakan yang membuka kesempatan, termasuk swasta untuk berkecimpung dalam distribusi pangan membuat peran koperasi semakin menurun.

"Sejak saat ini siapa saja yang modalnya besar akan bisa menguasai distribusi pangan. Sementara koperasi semakin terpinggirkan," ujarnya.

Padahal, pangan merupakan isu yang strategis karena menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga semestinya ditangani oleh koperasi.

Ke depan, menurut Wayan, jika Indonesia ingin konsisten membangun sistem pengadaan pangan yang lebih baik maka koperasi harus dilibatkan dengan peran yang lebih besar.

Ia mengajak semua pihak untuk mendukung semakin besarnya peran koperasi dalam mendukung kedaulatan pangan di Indonesia. Wayan juga berharap koperasi bisa didorong menjadi lembaga pedesaan yang menaungi petani.

"Koperasi harus dilibatkan supaya stok pangan bisa dikendalikan dengan baik karena kalau di tangan swasta tujuan akhirnya mengejar profit. Jadi mari kita support koperasi karena mereka secara fasilitas punya semuanya kok," katanya.