Beijing (ANTARA News) - Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi akan mengunjungi Tiongkok pekan depan karena Pemerintah India mencoba untuk menyeimbangkan defisit pada neraca perdagangannya dengan Tiongkok meskipun ada sengketa perbatasan.

Itu adalah kunjungan pertama Modi ke Tiongkok sebagai pemimpin India menyusul kemenangannya dalam pemilu tahun lalu.

Modi, yang berasal dari partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP), akan mengunjungi Tiongkok selama tiga hari dimulai dari Kamis (14/5), kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying dalam sebuah pernyataan yang diunggah online.

Kunjungan PM Modi itu juga merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jinping ke India pada September lalu, di mana pemimpin kedua negara menekankan tentang kerja sama dan penawaran bisnis, seperti pendanaan untuk pembuatan jalur kereta api.

Tiongkok adalah mitra dagang terbesar India dengan total nilai perdagangan bilateral sebesar hampir 70 miliar dolar AS.

Namun, berdasarkan data Pemerintah India, defisit neraca perdagangan India terhadap Tiongkok telah meningkat dari satu miliar dolar AS pada periode 2001-2002 menjadi lebih dari 40 miliar dolar AS.

Para ahli mengatakan bahwa PM Modi harus menjembatani defisit itu dengan cara mencari akses yang lebih besar ke pasar Tiongkok, di mana kedua pihak menargetkan perdagangan bilateral tahunan sebesar 100 miliar dolar AS untuk tahun ini.

Akan tetapi, hubungan kedua negara masih dirundung rasa saling curiga akibat sejarah singkat perang perbatasan pada1962 memperebutkan negara bagian India timur laut Arunachal Pradesh, yakni wilayah yang diklaim oleh Pemerintah Tiongkok sebagai bagian dari Tibet.

Kedua pihak secara berkala saling menuduh bahwa tentara dari masing-masing negara memasuki wilayah negara tetangga.

PM Modi dalam kampanye pemilunya tahun lalu sempat memperingatkan Tiongkok untuk menghilangkan "pola pikir ekspansionis".

Pemerintah Tiongkok membalas pernyataan Modi dengan mengatakan, "Tiongkok tidak pernah mengobarkan perang agresi untuk menduduki setiap inci dari tanah negara-negara lain", demikian laporan AFP.

(Uu.Y012)