Jakarta (ANTARA News) - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengatakan bahwa kondisi kredit perbankan komersil menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan industri di Indonesia.

"Pembiayaan masih bergantung ke sektor perbankan, yang sumbernya dari dana pihak ketiga berjangka pendek. Ini ditengarai jadi titik lemah dan menghambat industri," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Sudirman M. Rusdi di Jakarta, Selasa.

Dalam kegiatan seminar berjudul "Pembiayaan Investasi di Bidang Industri" itu, ia menjelaskan, akibat dari kondisi tersebut ialah suku bunga yang tersedia untuk sektor industri nasional adalah suku bunga komersil.

Melalui skema kredit suku bunga perbankan dan dengan segala ketentuan yang berlaku, hal itu diduga menjadi titik lemah pengembangan dan pertumbuhan investasi bagi industri di Indonesia.

"Dengan adanya lembaga pembiayaan industri diharapkan daya saingnya bisa ditingkatkan. Sehingga bisa menyaingi negara-negara industri di Asia yang menjadi pesaing kita," tuturnya menjelaskan.

Ia mengatakan hingga saat ini masalah pengembangan industri ialah belum tersedianya sebuah lembaga khusus yang bergerak dalam pembiayaan sektor industri.

"Kita belum punya lembaga seperti itu. Jika dibandingkan dengan negara pesaing seperti Korea Selatan, India, Thailand, dan lainnya, mereka sudah punya," tukas Sudirman.

Oleh karenanya pada kegiatan tersebut ia mengimbau pemerintah agar segera membentuk lembaga pembiayaan khusus industri untuk meningkatkan daya saing nasional.

Ia berpendapat lembaga pembiayaan khusus industri selama ini sudah ditunggu-tunggu keberadaannya oleh para pelaku usaha dan dinilai dapat menjadi angin segar untuk meningkatkan daya saing.

"Lembaga ini memang dirancang sesuai kebutuhan pelaku usaha. Misalnya pembiayaan yang kompetitif, yang lebih murah jika dibandingkan bunga bank komersial baik untuk keperluan investasi atau modal kerja," tuturnya menjelaskan.

Selain itu lembaga tersebut juga mampu memfasilitasi skema pembiayaan tertentu untuk restrukturisasi industri prioritas atau strategis dan industri antara yang masih belum berkembang di dalam negeri.