Klaten (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta rumah sakit atau petugas dokter di seluruh Indonesia untuk melayani dengan baik kepada masyarakat yang memegang Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Hal ini , untuk rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta yang sudah menerima pasien pemegang KIS," kata Jokowi disela acara peluncuran tahap kedua 2015 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIS di Desa Temuwangi, Pedan Klaten, Jawa Tengah, Senin.

Menurut Jokowi, dirinya juga memiliki kartu sehat ini, yang digunakan apabila masyarakat menderita sakit. Masyarakat yang sudah memegang kartu sehat ini, tentunya akan lebih tenang untuk memeriksakan penyakitnya.

Namun, Jokowi mengingatkan masyarakat dalam menggunakan kartu sehat harus sesuai prosedur. Misal, masyarakat yang sakitnya ringan seperti flu atau batuk cukup berobat ke Puskesmas setempat.

"Masyarakat jika berobat di Puskesmas setelah diketahui penyakitnya berat segera minta rujukan ke rumah sakit untuk ditangani dokter. Jika di rumah sakit mendapatkan pelayani kurang baik segera dilaporkan. Ini ada ibu Menkes hadir di acara ini," kata Jokowi.

Masyarakat harus jelas urutannya berobat dari Puskesmas terlebih dahulu jika sakitnya berat baru ditangani oleh RS. Masyarakat yang memagang kartu sehat harus dilayani dengan baik oleh pihak rumah sakit dan dokter karena semua biaya kesehatan ditanggung oleh negara.

"Jika masyarakat merasa dibentak dan tidak mendapatkan pelayanan yang baik maka kejadian itu perlu dilaporkan ke petugas Kementerian Kesehatan. "Saya titip Menkes agar rumah sakit yang melayani kurang baik atau menolak terhadap masyarakat pemegang kartu sehat segera diperingatkan," kata Jokowi.

Namun, Jokowi menjelaskan, bahwa pemerintah masih melakukan perbaikan-perbaikan sehingga ke depan pelayanan pemegang kartu sehat semakin baik.

Menurut Jokowi memang belum semuanya rumah sakit swasta bisa menerima melayani masyarakat yang memegang kartu sehat ini.

Namun, Presiden bernjanji akan mengimbau semua rumah sakit swasta bisa menerima masyarakat pemegang kartu sehat ke depan.

"Saya akan paksakan semua RS, jika tidak bisa menerima izinnya kita cabut nanti," kata Jokowi.

Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Jokowi, dan didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta Bupati Klaten Sunarna membagikan KIS sebanyak 1,645 jiwa kepada masyarakat Pedan Klaten.

Selain itu, Presiden juga membagikan sebanyak KKS sebanyak 532 kepala keluarga, dan KIP sebanyak 477 siswa SD/SMP/SMA di daerah itu.

Menurut Jokowi, bagi siswa yang menerima Kartu Indonesia Pintar akan menerima biaya pendidikan masing-masing sebanyak Rp450 ribu per tahun untuk tingka SD, Rp750 ribu (SMP) dan Rp1 juta (SMA).

Presiden berharap dengan adanya kartu pintar tersebut memberi motivasi para siswa lebih rajin dan tekun belajarnya.

"Siapa tahu siswa penerima kartu sehat bisa menjadi Presiden, seperti saya yang zaman dahulu kehidupannya di pinggir sungai," kata Jokowi.