Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak berniat untuk membuat operator liga baru di luar PT Liga Indonesia atau membuat kompetisi tandingan dalam menangani kompetisi di bawah tim transisi.

"Pemerintah tidak berniat membuat operator liga yang baru untuk memutar kompetisi. Pemerintah juga tidak berpretensi untuk membuat liga atau kompetisi tandingan," kata Imam saat menggelar pertemuan dengan klub-klub ISL di kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (27/4).

Imam menegaskan bahwa kelanjutan kompetisi Indonesia Super League (ISL) tetap berada di bawah PT Liga Indonesia.

"Operator yang melanjutkan roda kompetisi tetap di tangan PT Liga Indonesia," kata Imam.

Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah memastikan liga berjalan sesuai peraturan dan perundangan. Selain itu, pemerintah juga meminta agar kompetisi sesegera mungkin diputar kembali.

Menurut Imam, pemerintah memberikan kesempatan pada PT Liga untuk melanjutkan kompetisi sesuai dengan yang tertulis dalam surat keputusan Menpora nomor 01307 tahun 2015.

"Sesuai SK Menpora No. 01307 tahun 2015, PT Liga bisa melanjutkan kompetisi dengan supervisi oleh pemerintah," kata dia.

Supervisi yang dimaksud, kata Imam, bukan sebuah intervensi yang dilakukan pemerintah tentang bagaimana kompetisi dijalankan, melainkan untuk memastikan PT Liga mengadopsi prinsip perbaikan tata kelola dan transparansi.

Menpora meminta PT Liga untuk membuka nilai kontrak komersial dengan BV Sport dan QNB Group. Selain itu PT Liga juga diharuskan membuka nilai komersial yang didapatkan klub serta mengungkapkan kapan dan cara pembayaran sesuai jadwal yang ditentukan.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi melakukan pertemuan tertutup dengan perwakilan 16 klub peserta Indonesia Super League (ISL) 2015 yang telah dinyatakan lolos verifikasi oleh BOPI dan Arema serta Persebaya yang dinyatakan tidak lolos dan tak terdaftar dalam undangan pertemuan di kantor Kemenpora, Senin (27/4).

Tampak hadir pula dalam pertemuan tersebut antara lain Pucuk Pimpinan Manajemen PT Liga Indonesia, Joko Driyono dan Ketua BOPI, NoorAman.