Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, mengatakan ada dua perspektif dasar permasalahan tata kelola kawasan perbatasan, salah satunya perspektif strategis, yang berkaitan dengan kesejahteraan, keamanan, sosial politik dan pemenuhan hak-hak dasar.

Panglima TNI mengemukakan itu, dalam orasi ilmiah pada Sidang Terbuka Senat dan Guru Besar Sekolat Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI), di Gedung Balai Samudera Jakarta, Sabtu.

Ia menyebutkan, perspektif strategis, tata kelola kawasan perbatasan mencakup spektrum permasalahan yang sangat luas dengan isu-isu yang tidak dapat dipandang hanya dengan perspektif dan paradigma defense security" dan "law enforcement.

"Tata kelola perbatasan dan kawasan perbatasan melibatkan dinamika permasalahan jangka panjang yang lebih kompleks, antara lain berkaitan dengan kesejahteraan, keamanan sosial politik dan kesetaraan terhadap akses perekonomian, layanan publik, dan pemenuhan hak-hak dasar," tuturnya.

Orasi ilmiah dengan judul Efektifitas Pengelolaan Daerah Perbatasan di Indonesia disampaikan dihadapan 737 Wisudawan STIAMI, terdiri dari 48 Wisudawan Program Diploma, 564 Wisudawan Program Sarjana dan 125 Wisudawan Program Pascasarjana, dalam rangka Wisuda ke-27 Program Diploma, Program Sarjana dan Program Pascasarjana Semester Ganjil TA 2014/2015.

Kedua, lanjut Moeldoko, perspektif "borderless states" dan tata kelola pemerintahan yang terbuka. Tata kelola kawasan perbatasan perlu melibatkan aktor-aktor arena negara, pasar dan masyarakat sipil dalam lingkup nasional maupun internasional.

"Persoalan kawasan perbatasan mengemuka ketika terjadi berbagai krisis dan konflik keamanan non-militer, penyelundupan orang dan barang, penyeberangan kejahatan lintas negara dalam bentuk terorisme serta pernyataan protes tentang kemiskinan kawasan perbatasan yang disertai dengan ancaman untuk hijrah warga negara," jelas Moeldoko.

Jenderal TNI Moeldoko juga menyampaikan bahwa terdapat empat "driving forces" yang mempengaruhi skenario kawasan perbatasan ke depan yaitu politik, pembangunan ekonomi, keamanan dan kesejahteraan.

Skenario yang mungkin terjadi dari empat kategori yaitu, Merah Putih Berkibar Jaya, Merah Putih Setengah Tiang, Merah Putih Terkulai di Ujung Tiang dan Merah Putih Turun Tiang.

"Jika tidak dilakukan intervensi-intervensi perubahan maka plausible scenarios yang sangat mungkin terjadi adalah Merah Putih Terkulai di Ujung Tiang atau Merah Putih Setengah Tiang."

"Tetapi, jika intervensi perubahan dilakukan melalui inovasi kebijakan, maka skenario yang dapat diwujudkan hingga 2030 adalah Merah Putih Berkibar Jaya. Perubahan ke arah kawasan perbatasan dengan skenario Merah Putih Berkibar Jaya bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi," papar Panglima TNI.

Menurut dia, terdapat beberapa ide yang dapat dilakukan supaya mencapai skenario tersebut, yakni terkait isi kebijakan, implementasi kebijakan dan dalam menjalankan skenario pengelolaan kawasan perbatasan.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, di antaranya Aster Panglima TNI Mayjen TNI Ngakan Gede Sugiartha Garjitha dan Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya.