Jakarta (ANTARA News) - Negara-negara kepulauan memperjuangkan agar sektor maritim terkait laut, kelautan, dan sumber daya kelautan (Goal 14) dari dokumen Sasaran Pembangunan Berkelanjutan Pasca-2015 (SDG Post-2015) disetujui negara-negara anggota PBB pada Sidang Umum PBB September mendatang di New York, sehingga menjadi prioritas dunia.

Pada acara pendukung dalam rangkaian peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA), Selasa, Indonesia menggelar pertemuan dengan negara-negara Small Island Developing States (SIDS), anggota Indian Ocean Rim Association (IORA), Negara-Negara Kepulauan, dan negara yang memiliki laut (Archipelagic and Oceanic Countries) untuk memobilisasi dukungan.

"Untuk memobilisasi dukungan, kami mengundang negara-negara pulau dan negara-negara Samudera Hindia untuk bergabung membuat pernyataan yang akan dikirim ke New York, sehingga pada Sidang Umum PBB nanti SDG diadopsi anggota PBB dan sektor kemaritiman ini masuk. Goal nomor 14 dari SDG 2015 ini harus dimanfaatkan secara berkelanjutan," jelas Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, di Jakarta Convention Center, Selasa.

PBB saat ini tengah membahas program SDG Pasca 2015 yang terdiri dari 17 Goals yang dijadwalkan akan diaklamasikan oleh para Pemimpin Dunia, termasuk Presiden Joko Widodo pada Sidang Umum PBB mendatang.

Indroyono mengatakan pertemuan itu diharapkan menghasilkan kesepakatan yang akan dibawa ke Markas PBB New York untuk memperkuat negoisasi dokumen SDG paca 2015.

"Dari sini, hasilnya akan dibawa ke New York. Ini bisa memperkuat negoisasi teks yang sedang dilakukan sampai bulan September," ujar Indroyono.

Menurutnya, apabila Goal 14 disepakati, Indonesia dan negara kepulauan lainnya bisa menjalankan program dan mempertahankan keberlangsungan hidup dari sektor kelautan bahkan menjalin kerja sama.

"Kalau ini diadopsi, visi Bapak Presiden membawa maritim sebagai poros dunia akan tercapai. Dan kalau masuk program PBB, seluruh program dialihkan, anggaran juga masuk ke sana," kata Indropriyono.