Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji melibatkan pengusaha lokal untuk membangun infrastruktur dasar dan pendukung di daerah dan kawasan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Keterlibatan pengusaha lokal sudah saya sampaikan berkali-kali kepada Kementerian BUMN. Daerah penting agar ada peredaran uang langsung di daerah," kata Presiden Jokowi dalam wawancara khususnya dengan Kantor Berita Antara di Istana Negara, Senin.

Presiden mengatakan, pembangunan infrastruktur, terutama akan dilaksanakan di wilayah-wilayah perbatasan NKRI, seperti Kalimantan dan Papua mulai tahun ini.

Oleh karena itu, Presiden mengemukakan, keterlibatan pengusaha di kawasan itu sangat didorong agar pemerataan pembangunan terlaksana secara baik.

"Ini sudah dimulai, baik itu di Kalimantan maupun Papua," kata Presiden.

Presiden Jokowi juga menegaskan program-programnya, termasuk pembangunan pelabuhan, jalan tol, bandara, dan infrastruktur pendukung lainnya yang belum terlaksana hingga kini.

Hal itu, menurut Presiden, karena teknis pencairan APBN-P yang baru disahkan pada pertengahan Januari 2015 sehingga mulai dapat dicairkan pada pertengahan April hingga Mei 2015.

"Awal Mei ini baru mulai dikerjakan, karena APBN-P baru diketok pada pertengahan Januari," kata Presiden.

Presiden menyatakan, pada awal Mei 2015 proyek infrastruktur besar-besaran akan dimulai di berbagai pelosok Tanah Air.

"Kita akan besar-besaran, dan saya kira di Mei ini akan banyak," kata Presiden.

Presiden Jokowi mengaku banyak ditagih janjinya oleh masyarakat soal realisasi program yang dikampanyekan saat Pemilihan Umm Presiden (Pilpres) 2014, termasuk Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Serangkaian program tersebut, dinyatakan Presiden akan segera terlaksana mulai pertengahan bulan ini dan awal Mei 2015.

"Segera akan kita bagikan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Semuanya perlu waktu, perlu prosedur karena ini menyangkut uang rakyat dalam APBN-P yang penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan," demikian Presiden Jokowi.

(T.H016)

(T.H016/B/R007/R007) 20-04-2015 15:48:23