Enam warga Merauke berencana bertemu Menteri Susi
18 April 2015 08:08 WIB
Puluhan kapal ikan eks asing menghentikan aktivitas penangkapan ikan, akibat kebijakan moratorium atau penghentian sementara izin untuk tangkap ikan kapal eks asing dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dengan berlabuh di Teluk Ambon, Maluku, Senin (9/3). (ANTARA FOTO/Embong Salampessy)
Merauke (ANTARA News) - Enam warga Wanam dan Kampung Wogekel, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke berencana bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujdiastuti di Jakarta.
"Ada enam orang perwakilan warga Wanam, Kampung Wogekel dan sekitarnya yang akan berangkat ke Jakarta dalam waktu dekat ini," kataWakil Ketua Satgas Pemberantasan Ilegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) Yunus Husein, di Merauke, Papua, Sabtu.
Keenam warga Wanam itu Yohanis A. Mahuze, ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Wanam; Yunus Kaize Kepala Kampung Wogekel; Marceliz Gebze tokoh pemuda; Andi Musabait wakil nelayan dan suku-suku pendatang di Wanam; dan Mama Yapsinta Gebze, salah seorang penjual sayur di Pasar Wanam.
"Mereka akan difasilitasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke, agar bisa segera diberangkatkan ke Jakarta," katanya.
Wakil dari warga Wanam, Kabupaten Merauke itu, kata Husein, ingin menyampaikan langsung berbagai aspirasi mereka kepada Menteri Kelautan dan Perikanan terkait permasalahan yang dialami akibat kebijakan kementerian.
"Sesuai dengan pertemuan kami dan masyarakat, diputuskan agar mereka bisa menyampaikan langsung keluhan dan aspirasi warga. Selama di Jakarta mereka akan didampingi dan difasilitasi oleh kami," kata Yunus Husein.
Sementara itu, Yohanis A. Mahuze, ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Wanam mengemukakan kehadiran perusahaan penangkap ikan PT Dwi Karya Reksa Abadi di daerahnya telah memberikan dampak yang baik untuk ekonomi masyarakat, khususnya membeli hasil bumi yang dijual di pasar Wanam.
Hanya saja, sejumlah hal terkait pemberdayaan masyarakat dari pihak perusahaan belum dirasakan langsung. "Kami inginkan agar perusahaan yang beroperasi di Wanam bisa memberikan perhatian khusus untuk pendidikan dan kesehatan. Dulu, ada PT Djarma Aru memberikan hal itu kepada masyarakat setempat tetapi setelah digantikan oleh PT Dwi Karya Reksa Abadi, hal itu tidak ada," kata Mahuze.
Sedangkan, Marcelis Gebze, tokoh pemuda setempat mengemukakan bahwa ada hal positif dan negatif yang didapatkan warga selama beroperasinya PT Dwi Karya Reksa Abadi di daerah itu.
Seperti adanya kemajuan dan peningkatan ekonomi keluarga berkat hasil bumi yang dijual di pasar Wanam dibeli oleh ABK dan karyawan perusahaan yang menggantikan posisi PT Djarma Aru pada 2006 itu. "Tapi juga, banyak barang ilegal yang masuk, diantaranya minuman keras, buah-buahan dan bahan makanan. Untuk minuman keras, banyak warga kami yang sudah mati, termasuk ada yang berbuat kriminal," katanya.
Dalam pantauan Antara selama dua hari berkunjung di Wanam dan Kampung Wogekel pada Rabu (15/4) dan Kamis (16/4), banyak keluhan warga terkait pemberlakuan moratorium yang berimbas pada penghentian operasinya satu-satunya perusahaan ikan yang membeli hasil bumi warga setempat.
"Ada enam orang perwakilan warga Wanam, Kampung Wogekel dan sekitarnya yang akan berangkat ke Jakarta dalam waktu dekat ini," kataWakil Ketua Satgas Pemberantasan Ilegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) Yunus Husein, di Merauke, Papua, Sabtu.
Keenam warga Wanam itu Yohanis A. Mahuze, ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Wanam; Yunus Kaize Kepala Kampung Wogekel; Marceliz Gebze tokoh pemuda; Andi Musabait wakil nelayan dan suku-suku pendatang di Wanam; dan Mama Yapsinta Gebze, salah seorang penjual sayur di Pasar Wanam.
"Mereka akan difasilitasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke, agar bisa segera diberangkatkan ke Jakarta," katanya.
Wakil dari warga Wanam, Kabupaten Merauke itu, kata Husein, ingin menyampaikan langsung berbagai aspirasi mereka kepada Menteri Kelautan dan Perikanan terkait permasalahan yang dialami akibat kebijakan kementerian.
"Sesuai dengan pertemuan kami dan masyarakat, diputuskan agar mereka bisa menyampaikan langsung keluhan dan aspirasi warga. Selama di Jakarta mereka akan didampingi dan difasilitasi oleh kami," kata Yunus Husein.
Sementara itu, Yohanis A. Mahuze, ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Wanam mengemukakan kehadiran perusahaan penangkap ikan PT Dwi Karya Reksa Abadi di daerahnya telah memberikan dampak yang baik untuk ekonomi masyarakat, khususnya membeli hasil bumi yang dijual di pasar Wanam.
Hanya saja, sejumlah hal terkait pemberdayaan masyarakat dari pihak perusahaan belum dirasakan langsung. "Kami inginkan agar perusahaan yang beroperasi di Wanam bisa memberikan perhatian khusus untuk pendidikan dan kesehatan. Dulu, ada PT Djarma Aru memberikan hal itu kepada masyarakat setempat tetapi setelah digantikan oleh PT Dwi Karya Reksa Abadi, hal itu tidak ada," kata Mahuze.
Sedangkan, Marcelis Gebze, tokoh pemuda setempat mengemukakan bahwa ada hal positif dan negatif yang didapatkan warga selama beroperasinya PT Dwi Karya Reksa Abadi di daerah itu.
Seperti adanya kemajuan dan peningkatan ekonomi keluarga berkat hasil bumi yang dijual di pasar Wanam dibeli oleh ABK dan karyawan perusahaan yang menggantikan posisi PT Djarma Aru pada 2006 itu. "Tapi juga, banyak barang ilegal yang masuk, diantaranya minuman keras, buah-buahan dan bahan makanan. Untuk minuman keras, banyak warga kami yang sudah mati, termasuk ada yang berbuat kriminal," katanya.
Dalam pantauan Antara selama dua hari berkunjung di Wanam dan Kampung Wogekel pada Rabu (15/4) dan Kamis (16/4), banyak keluhan warga terkait pemberlakuan moratorium yang berimbas pada penghentian operasinya satu-satunya perusahaan ikan yang membeli hasil bumi warga setempat.
Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
Tags: